Pemko Batam Diminta Persiapkan SDMK di Puskesmas untuk Sukseskan Program SOPHI
Senin, 14 April 2025
Sekda Jefridin bersama jajaran saat mengikuti zoom meeting di di Kantor Walikota Batam, Senin (14/4) (Ist/Infokepri.com) .
BATAM, Infokepri.com – Walikota Batam diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd mengikuti Sosialisasi Strategi Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Proyek Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) melalui zoom meeting di Kantor Walikota Batam, Senin (14/4).
Untuk mensukseskan Program SOPHI di Puskesmas, Pemerintah Daerah diminta mempersiapkan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di Puskesmas.
Tujuan penyiapan SDM Kesehatan tersebut, agar alat kesehatan yang diperoleh oleh Puskesmas dapat dioperasikan.
Pada kegiatan zoom meeting tersebut, dijelaskan bahwa terdapat 6 jenis SDM Kesehatan yang diperlukan untuk mengoperasikan Alkes program Sophi. Ke-6 jenis SDM Kesehatan yang dibutuhkan yakni dokter, bidan, perawat, ATLM, dokter gigi/terapis gigi dan mulut.
“Tentang percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan salah satu yang harus dilakukan daerah untuk melakukan pemetaan dan menyampaikan usulan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta SDMK yang dibutuhkan,” jelasnya.
Dasar hukum program ini adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer Dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan.
Melalui sosialisasi tersebut Daerah diminta berkomitmen untuk melakukan pemenuhan SDM Kesehatan terutama pada lokus Puskesmas penerima alat kesehatan program SOPHI melalui skema yang disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
"Kemenkes meminta agar daerah dapat memastikan ketersediaan SDM Kesehatan sebagai user alat kesehatan yang ditempatkan pada Puskesmas penerima program SOPHI," ujarnya.
Program SOPHI bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan kesehatan primer terutama di tingkat layanan paling dasar di berbagai daerah, yakni fungsi preventif, pelayanan kesehatan rujukan yang terbatas, serta kualitas pelayanan yang kurang memadai. (Pay)
BATAM, Infokepri.com – Walikota Batam diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd mengikuti Sosialisasi Strategi Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Proyek Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) melalui zoom meeting di Kantor Walikota Batam, Senin (14/4).
Untuk mensukseskan Program SOPHI di Puskesmas, Pemerintah Daerah diminta mempersiapkan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di Puskesmas.
Tujuan penyiapan SDM Kesehatan tersebut, agar alat kesehatan yang diperoleh oleh Puskesmas dapat dioperasikan.
Pada kegiatan zoom meeting tersebut, dijelaskan bahwa terdapat 6 jenis SDM Kesehatan yang diperlukan untuk mengoperasikan Alkes program Sophi. Ke-6 jenis SDM Kesehatan yang dibutuhkan yakni dokter, bidan, perawat, ATLM, dokter gigi/terapis gigi dan mulut.
“Tentang percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan salah satu yang harus dilakukan daerah untuk melakukan pemetaan dan menyampaikan usulan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta SDMK yang dibutuhkan,” jelasnya.
Dasar hukum program ini adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer Dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan.
Melalui sosialisasi tersebut Daerah diminta berkomitmen untuk melakukan pemenuhan SDM Kesehatan terutama pada lokus Puskesmas penerima alat kesehatan program SOPHI melalui skema yang disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
"Kemenkes meminta agar daerah dapat memastikan ketersediaan SDM Kesehatan sebagai user alat kesehatan yang ditempatkan pada Puskesmas penerima program SOPHI," ujarnya.
Program SOPHI bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan kesehatan primer terutama di tingkat layanan paling dasar di berbagai daerah, yakni fungsi preventif, pelayanan kesehatan rujukan yang terbatas, serta kualitas pelayanan yang kurang memadai. (Pay)
Editor : Posman