5 Babinsa Personel Koramil 01/Ranai Monitoring Kegiatan Aksi Damai Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna - Info Kepri .post-body img { display: block; margin: 0 auto; max-width: 100%; height: auto; } -->
Trending News
Loading...

5 Babinsa Personel Koramil 01/Ranai Monitoring Kegiatan Aksi Damai Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna

 

5 Babinsa Personel Koramil 01/Ranai Monitoring Kegiatan Aksi Damai Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna
Babinsa Serda Rizal Akbar bersama aparat lainnya saat melakukan monitoring dan pengamanan. (Fhoto: Bernard S/Infokepri.com).

By Bernard.S

NATUNA, Infokepri.com
- Babinsa Kelurahan Ranai Kota, Serda Rizal Akbar, Personel Koramil 01/Ranai Kodim 0318/Natuna, bersama 4 orang Babinsa lainnya memonitor kegiatan unjuk rasa (aksi damai) yang dilakukan Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna, di depan Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Senin (10/03/2025).

Para pendemo disambut oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra Khaidir, SE, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir Basri, Ka Bakesbangpol Helmi Wahyuda, SE, Kakan Satpol PP Irlizar, Kadis Perhubungan Al lazi, S.E, Para Kabag dilingkungan Setda Kabupaten Natuna, Ka Posda BIN Natuna M. Ludhi Caesar, PJU Polres Natuna, Personel Polres Natuna 163 Orang, Personel Satpol PP Natuna 33 orang.

Aksi damai Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna yang berjumlah 450 orang ini, dikoordinatori oleh Dr Andri Kurniawan sebagai Korlap pengerahan massa, Dr Cristeven sebagai Korlap orasi, Dr Devi sebagai orator, dan Adid Alkhad juga sebagai orator.

Aksi damai ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Polres Natuna, Satpol PP, dan aparat apparat penegak hukum (APH) lainnya.

Babinsa Serda Rizal Akbar mengatakan, selaku Babinsa dirinya melaksanakan pengawalan dan monitoring membantu kepolisian sebagai upaya mengantisipasi dan memberikan pengamanan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Adapun tuntutan Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna dalam aksi damai ini, meminta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tertunda selama 4 bulan segera dibayarkan.

Hal ini berawal karena selama ini kurangnya keterbukaan dari pemerintah daerah mengenai pemotongan anggaran untuk tenaga kesehatan menjadi kekhawatiran yang seharusnya tidak terjadi jika ada komunikasi yang terbuka dan jelas mengenai hal ini.

Aksi Damai Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali dan segera membayarkan TPP yang tertunda. Hak yang seharusnya diterima tepat waktu sangat berarti bagi keberlangsungan hidup tenaga kesehatan.Tindakan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dan adil bagi tenaga kesehatan.

Aksi damai unjuk rasa Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna, yang berorasi di halaman Kantor Bupati, akhirnya diterima oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan yang diwakili sebanyak 15 orang perwakilan di ruang kerjanya.

Bupati Cen Sui Lan menjelaskan bahwa TPP yang tertunda pembayarannya selama 4 bulan terakhir dan dan pemotongan TPP sebesar 35% menimbulkan dampak yang signifikan bagi tenaga kesehatan.

Namun, kata Bupati Cen Sui Lan, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami keterbatasan.

"Untuk bulan Nov - Des 2024 akan dibayarkan menunggu uang tunda salur dari Pemerintah Pusat karena Natuna tidak punya PAD. Surat Keputusan untuk TPP pada tahun 2024 sudah di tetapkan dan tidak bisa diganggu gugat, saya mohon kepada bapak dan ibu agar bersabar," katanya.

Pertemuan dengan perwakilan Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna ini juga dihadiri oleh suami Bupati Natuna, H Raja Mustakim, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko Varianto, SE, Kadis Kesehatan Hikmat Aliansyah, SKM, Ka BPKPD Suryanto, SE, MA, Ka BKPSDM M. Alim Sanjaya, S.IP MPP, Kapolres Natuna AKBP Nanang Budi Santosa, S.I.K, Danramil 01/Ranai Mayor Inf Roganda Simanjuntak, Hadi Candra, Baharuddin, Kasat Reskrim Polres Natuna Iptu Richie Putra, SH, MH, Kasat IntelKam Polres Natuna Ipda Iman Prayetno, SM. (Nard).

Editor : P Sipayung

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel