Efesiensi Anggaran di Natuna Kepri, Jaringan Telekomunikasi Mati

Kegiatan Pertemuan Pemkab Dan DPRD Natuna Bersama Kemkondigi RI (foto by ist/infokepri)

NATUNA, Infokepri.com - Sampai saat ini masih menjadi persoalan bersama, terkait pemenuhan kebutuhan jaringan telekomunikasi, di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna - Kepri.

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H.Boy Wijanarko bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Daeng Ganda Rahmatullah menyampaikan permasalahan tersebut ke  Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkondigi) Republik Indonesia, di Jakarta.

Dalam pertemuan, ada dua poin besar yang disampaikan terkait dengan permasalahan jaringan telekomunikasi di Natuna.

Pertama, keterbatasan jaringan internet dan BTS yang berada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, yaitu Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan Seluan.

Kedua, dampak dari pemutusan kontrak infrastruktur jaringan akses internet yang disediakan oleh BAKTI Kominfo, diantaranya 2 Kantor Camat, 36 Kantor Desa, 2 Puskesmas dan 39 sekolah. Ia juga menyampaikan bahwa ada 11 Desa yang blank sinyal karena tower BTS yang mati.

“Jadi kedatangan kami pada hari ini merupakan tindak lanjut dari apa yang pernah kami sampaikan sebelumnya terkait dengan keadaan jaringan telekomunikasi yang ada di Natuna saat ini," jelas Sekdakab Natuna, (19/2).

Rangkaiqn Kegiatan Pertemuan

Berikutnya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, meminta ada titik terang dari pemerintah pusat kedepannya untuk mengatasi masalah telekomunikasi di Kabupaten Natuna.

“Jika dilihat nilai ekonomis bisnis dari provider memang tidak terpenuhi, namun harus ada interpensi oleh pemerintah. Harapan kita agar mendapatkan hasil yang memuaskan untuk masyarakat terkait dengan masalah sinyal yang ada di Kabupaten Natuna,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Lessy Sutiyono Aji mengatakan akan berusaha sebaik mungkin dengan mengkoordinasikannya kepada beberapa lembaga terkait seperti BAKTI dan juga provider-provider yang ada.

Kemungkinan penyebab yang terjadi akibat dari efisiensi anggaran yang terjadi, sehingga pihak BAKTI sedikit kewalahan untuk membiayai semua yang berkaitan dengan infrastruktur tersebut,.

“Kami akan berusaha sebaik mungkin, nanti kami akan coba mengundang pihak BAKTI dan juga provider-provider yang ada untuk bersama-sama membahas hal ini. Karena tidak mungkin juga kan untuk mengefisiensikan anggaran kita mengabaikan satu hal yang menjadi sangat penting untuk masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (18/2).  Pemerintah Kabupaten Natuna juga telah melakukan koordinasi ke Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI.

Selain merupakan menjadi kebutuhan bersama untuk masyarakat, ketersediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Natuna sangat penting bagi pertahanan nasional Republik Indonesia.

Turut hadir pada prrtemuan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Natuna, beserta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Natuna. (*)

Editor:AP