Gqji dan TTP Tak Dibayar 5 Bulan, Pegawai Gelar Unras di Karimun

Kegiatan Unras Di Depan Gedung Pemkab Karimun (foto by ist/infokepri)

KARIMUN, Infokepri.com - Ratusan pegawai datangi Kantor Bupati Karimun dan Kantor DPRD Karimun,  dalam Aksi Unjuk rasa (Unras) oleh DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN), ASN dan Honorer Kabupaten Karimun - Kepri. Rabu, (08/01/2025)

Aksi tersebut terkait, tentang penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Penundaan Pembayaran Gaji Honorer Pemkab Karimun dan penundaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga Tambahan Penghasilan (Tamsil) TW 4.

Selaku Penanggung Jawab Aksi, Mahadi, S.Pd, mengatakan bahwa aksi menuntut janji pembayaran TPP yang diangsurkan.

"Sudah terlalu lama kami menunggu namun hingga saat ini tidak dicairkan, Ini sudah berjalan 5 bulan. Kami hari ini ingin berkompromi sebagai Anak dan Bapak, maka aspirasi ini kami harap dapat didengar. Selain itu terdapat perwakilan pegawai Non ASN Pemda yang juga menyampaikan orasi pada intinya mempertanyakan dimana pembayaran TPP," pungkasnya.

Berikutnya, dari kurang lebih 140  massa Unras, sekitar 30 orang melakukan audensi dengan Pejabat Pemkab Karimun dan DPRD Karimun.

Menanggapi hal tersebut, dalam audensi

Plt. Sekdakab Karimun, Djunaidy, S.Sos, M.Si,  menyampaikan bahwa kondisi pada tahun 2024 belanja Kabupaten Karimun Rp 1,6 Triliun lebih, dan perjalanan Januari 2024 Triwulan 2 dan 3 terjadi perubahan APBD untuk menyesuaikan kembali dengan pemangkasan Rp 1,4 Triliun.

Dalam perubahan tersebut Tim anggaran melakukan evaluasi, dan mendudukkan kembali bersama Dewan Karimun. Salah satunya belanja pegawai di Kabupaten Karimun melebihi kurang lebih 10% dari 30% yang dianggarkan.

Ditahun 2025 ini belanja pegawai menjadi 46% dengan proses dilantiknya PPPK dan berkurangnya honorer. "Insyaallah dalam tahun 2025 tenaga honorer di Kabupaten Karimun berkurang, sehingga tidak menyebabkan kurangnya APBD Karimun," katanya.

"Untuk gaji Honorer insyaallah dalam waktu dekat ini akan diselesaikan namun TPP tidak dapat dianggarkan oleh Pemkab Karimun dan Tahun 2025 ini diharapkan kita dapat menata kembali APBD Karimun," katanya lagi.

Berikutnya, Kepala BPKAD Karimun, Dwi Yandri mengatakan bahwa sumber pembayaran TPP, berasal dari sumber daya bebas PAD Karimun. Dan Kondisi keuangan Karimun ditahun 2023-2024 tidak stabil.

"Kami sudah pernah membahas bersama Anggota DPRD Karimun, namun diaplikasi tidak bisa dianggarkan ditahun 2025 menjadi 18 bulan untuk menutupi pembayaran 5 bulan yang tertunda. PAD Karimun masuk hanya Rp 14 Miliar, sedangkan TPP dan gaji honorer sampai dengan Rp 25 Miliar," ungkapnya.

"Tahun 2025 akan dicoba menganggarkan PAD dan menurunkan TPP pegawai agar dapat dibayarkan," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, S.T., M.M. mengatakan surat aksi damai ini masuk ke DPRD Karimun, dan hasil komunikasi kami dengan pemerintah dilaksanakan disatu tempat yaitu Kantor Bupati Karimun. Di DPRD Karimun dalam hal pembahasan anggaran sebab akibat sudah dijelaskan.

"APBD Kabupaten Karimun tahun 2025 sebanyak Rp 1.386 Miliar, agar tidak terjadi lagi seperti ini. Kondisi keuangan ekonomi yang kritis ditahun 2024 semoga akan dapat kita nikmati kembali ditahun 2026," katanya.

Kesimpulan Audiensi mengharapkan Pembayaran Gaji Honorer Pemkab Karimun & Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) TW 4 akan diusahakan dan direalisasikan pertengahan bulan Januari.

Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tertunda selama 5 bulan akan dikomunikasikan lebih lanjut karena saat ini terkendala dengan tidak adanya dana. (*)

Editor : Andi P