RAPBD Natuna TA 2025 Disetujui, Ini Saran dan Masukan Fraksi DPRD Agar Dilaksanakan Pemkab Natuna

Bupati Wan Siswandi menyerahkan draf RAPBD Natuna TA 2025 kepada Ketua DPRD Natuna, Rusdi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Senin (25/11/2024) (Bernard.S/Infokepri.com).

By Bernard.S
NATUNA, Infokepri.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Natuna terhadap persetujuan dan pengesahan RAPBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran (TA) 2025, Senin (25/11/2024).

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, di Jalan Yos Sudarso, Batu Hitam – Ranai ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Natuna, Rusdi dan dihadiri oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi, Sekda Natuna, Boy Wijanarko para Anggota DPRD Natuna, Kepala OPD, Forkopimda dan instansi terkait.

“Berdasarkan mekanisme dan tata tertib rapat dinyatakan korum dan terbuka untuk umum,” ucap Rusdi sembari mempersilahkan para juru bicara Fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka.

Penyampaian pendapat akhir di awali dari Fraksi PDI Plus yang disampaikan oleh juru bicaranya, Tabrani dilanjutkan dari Fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya, Azi, Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicaranya, Ryan Hidayat, Fraksi Amanat Pembangunan Sejahtera dengan juru bicaranya Ahmad Safuari dan Fraksi Gerindra Demokrat Indonesia (Gemoi) dengan juru bicaranya, Hendri FN.

Seluruh fraksi DPRD Natuna menyepakati dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna tahun 2025 namun dengan beberapa masukan pokok pikiran.

Fraksi PDI Perjuangan Plus memberikan sumbangan pikiran dan saran, yakni meminta Bupati mengutamakan transparansi, penggunaan anggaran harus sesuai dengan kondisi anggaran, mengoptimalkan pajak, memperhatikan fokus pemerintah pusat dan terus mengembangkan potensi wisata daerah.

Fraksi Partai Golkar memberikan sumbangan pikiran dan saran berupa penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, akuntabilitas penggunaan anggaran, menerapkan pengawasan anggaran yang tetap dan terarah, membuat terobosan baru dalam mengeksplorasi pendapatan daerah, melakukan pemerataan pembangunan berdasarkan hasil musrenbang, memperhatikan penyaluran bahan pokok masyarakat di pulau-pulau terluar dan membangun gudang penyimpanan bahan pokok di berbagai daerah yang rawan.

Fraksi Partai Nasdem memberikan sumbangan pikiran dan saran, menyarankan pemerintah daerah untuk melaksanakan peremajaan jaringan listrik di berbagai kantor OPD, meminta Pemda mengoptimalkan dan meningkatkan PAD, mengoptimalkan potensi kelapa, melaksanakan pemerataan anggaran per kecamatan dan merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Fraksi Amanat Pembangunan Sejahtera memberikan sumbangan pikiran dan saran, agar mempergunakan anggaran sesuai dengan tupoksi, melaksanakan pemerataan pembangunan, meningkatkan pengawasan di lokasi pertambangan, pemda dapat mengalokasikan anggaran untuk tempat ibadah yang masih belum selesai dan yang rusak, memberikan insentif kepada guru ngaji dan marbot masjid di Natuna.

Fraksi Gerindra Demokrat Indonesia mengharapkan kepada bupati menyusun anggaran atas kepentingan umum, mengevaluasi kinerja kepala OPD, meminta untuk bupati menyelesaikan rumah ibadah, meminta Pemda melakukan sosialisasi wilayah tangkap kepada nelayan, memberikan bantuan kepada organisasi-organisasi paguyuban, memperkuat perekonomian melalui UMKM dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan menciptakan pemilu damai.

Setelah menyampaikan pendapat akhir seluruh fraksi menyepakati RAPBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.334 triliun atau naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.268 triliun. (Nard).

Editor : P Sipayung