Selama Memimpin Natuna, Wan Siswandi Telah Mengangkat 670 Pegawai Honorer Jadi P3K
Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02, Wan Siswandi dan Rodhial Huda (WS-RH). (Fhoto: Bernard S /Infokepri.com).
By Bernard.S
NATUNA, Infokepri.com - Di tengah situasi keuangan yang sulit, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Wan Siswandi dan Rodhial Huda mengambil kebijakan yang dianggap kontroversial namun penuh kepedulian.
Dimasa awal kepemimpinannya saat pandemi Covid 19 melanda, Wan Siswandi dengan tegas mengutamakan nasib pegawai honorer daripada melanjutkan pembangunan infrastruktur di luar infrastruktur dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan.
Kebijakan ini diambil untuk merespons tantangan besar yang dihadapi para honorer di Natuna, sambil menyesuaikan dengan regulasi yang semakin ketat terkait tenaga honorer.
Dalam beberapa kesempatan, Wan Siswandi mengungkapkan bahwa meskipun ada desakan untuk melanjutkan pembangunan beberapa proyek diantaranya jalan dua arah serta Gedung DPRD Natuna serta proyek strategis lainnya di luar infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan, ia memutuskan untuk tidak memprioritaskan proyek tersebut demi untuk menyelamatkan nasib ribuan tenaga honorer di Natuna.
Apalagi saat itu, kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan. Wan Siswandi menilai lebih bijak untuk mengalokasikan anggaran bagi kesejahteraan pegawai honorer, yang dihadapkan pada situasi kritis karena adanya peraturan baru terkait status kepegawaian.
“Kami harus mengambil langkah bijak. Daripada memaksakan pembangunan infrastruktur di tengah anggaran yang terbatas, lebih baik kita fokus pada hal yang lebih krusial, yaitu memastikan para honorer tetap bekerja dan memiliki masa depan yang lebih baik,” ungkap Siswandi di kediamannya di Jalan Pramuka, sesaat sebelum berangkat untuk berkampanye di Kecamatan Bunguran Selatan, Senin (14/10/2024) pagi.
Langkah nyata yang diambil oleh Wan Siswandi adalah mendorong alih status secara bertahap tenaga honorer yang tercatat selama kepemimpinannya sebayak 670 honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Keputusan ini diambil untuk menyelamatkan ribuan tenaga honorer yang terancam oleh peraturan baru yang melarang keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintah.
"Kami tidak bisa hanya melihat infrastruktur fisik sebagai prioritas utama. Tenaga honorer ini telah mengabdi bertahun-tahun, dan mereka juga bagian penting dari jalannya pemerintahan. Dengan perubahan status menjadi P3K, mereka memiliki kepastian kerja yang lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai petahana yang akan kembali maju bersama Wakil Bupati Rodhial Huda pada Pilkada Natuna 2024, Wan Siswandi ingin menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, terutama tenaga honorer.
Keputusan berani ini menjadi salah satu bagian dari program prioritas yang ia tawarkan untuk menyejahterakan masyarakat Natuna. Dalam berbagai forum, Siswandi menyampaikan bahwa fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) lebih penting untuk jangka panjang daripada pembangunan infrastruktur fisik semata.
"Walaupun infrastruktur tetap vital bagi kemajuan daerah, kami percaya bahwa kesejahteraan dan kepastian kerja honorer menjadi investasi yang lebih bernilai dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang prima," lugas Wan Siswandi.
Dengan alih status honorer menjadi P3K, Siswandi berharap ada kepastian dan stabilitas dalam kehidupan para pegawai, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Natuna. Selain itu, langkah ini memberikan contoh nyata bagi masyarakat bahwa pemerintah daerah mengutamakan kesejahteraan rakyatnya di atas proyek-proyek pembangunan yang bersifat fisik.
Pengembangan SDM dianggap sebagai fondasi penting bagi pembangunan Natuna di masa depan, di mana pegawai yang lebih sejahtera dan berdaya saing akan menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.
Keputusan Wan Siswandi sebagai Bupati Natuna yang memilih untuk mengutamakan nasib tenaga honorer di atas proyek infrastruktur membuktikan bahwa di tengah tekanan ekonomi, kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan pegawai dan masyarakat lebih diutamakan.
Dengan alih status honorer menjadi P3K, ribuan tenaga honorer kini mendapatkan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan, namun dengan fondasi SDM yang lebih kuat dan berdaya saing.
Sebagai petahana yang kembali maju di Pilkada 2024, Wan Siswandi dan Rodhial Huda tampaknya akan terus mengedepankan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah, menjadikan program-program humanis sebagai salah satu poin utama dalam kampanye mereka. (Nard/tim).
Editor : P Sipayung
