Pemko Tanjung Pinang Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi

Kegiatan Rakor Pengendalian Inflasi (foto by ist/infokepri)

TANJUNG PINANG, Infokepri.com - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Pinang mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah secara hybrid, diikuti Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, beserta jajaran dan stakeholder terkait.

Rapat koordinasi dipimpin Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir  di Ruang Rapat Asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan, Lantai 2, Kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Senin, (30/12/2024)

Dalam sambutannya, Tomsi Tohir menyoroti pentingnya realisasi pendapatan daerah sebagai modal untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan tahun depan.

"Saya ingin mengingatkan bahwa realisasi pendapatan daerah sangat krusial. Kita dapat melihat beberapa daerah yang mampu merealisasikan pendapatan bahkan melampaui target, seperti Bali yang mencapai 109,57 persen, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Namun, ada juga provinsi yang jauh dari target, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah, agar mampu menopang pengendalian inflasi yang efektif. 

Menurut Tomsi, ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja dapat memengaruhi stabilitas ekonomi di daerah masing-masing.

Deputi Bidang Statistik dan Jasa, Pudji Ismartini, turut memberikan pemaparan terkait perkembangan inflasi menjelang akhir tahun 2024. Dalam pemaparannya, Pudji menyampaikan bahwa secara nasional, inflasi year-on-year mengalami peningkatan pada Desember.

Ia menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti bawang putih, cabai merah, dan telur ayam ras.

“Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga bawang putih meningkat menjadi 249 kabupaten/kota, sementara cabai merah mencapai 270 kabupaten/kota. Kenaikan harga cabai merah, misalnya, pada minggu keempat Desember 2024 tercatat naik 14,33 persen dibandingkan bulan November, dan ini terjadi di 75 persen wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti disparitas harga cabai merah di Pulau Sumatera, di mana harga tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 91.944 per kilogram, sedangkan harga terendah ada di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp 15.722 per kilogram.

Pudji mengimbau pemerintah daerah untuk terus memantau pergerakan harga komoditas ini dan memastikan stabilitas harga bagi masyarakat.

Komoditas minyak goreng juga menjadi perhatian khusus dalam rapat ini. Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah untuk memastikan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yaitu Rp 15.700 per liter.

“Tolong cek dengan teliti distributor kedua (D2) di kabupaten/kota masing-masing. Jika ada distributor yang menjual di atas Rp 15.700, laporkan. Kami bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sudah berkomitmen, jika ditemukan pelanggaran, izin distributor tersebut akan dicabut,” tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjung Pinang, Elfiani Sandri, menyatakan komitmennya untuk mengawal langkah-langkah yang disampaikan.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang dan Satgas Pangan untuk memastikan arahan ini dijalankan. Fokus kami adalah memastikan harga komoditas tetap stabil, terutama menjelang akhir tahun dan awal 2025. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga daya beli masyarakat,” katanya.

Elfiani juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi. 

“Kami akan memastikan seluruh kebijakan pusat diterapkan secara optimal di daerah, termasuk pengawasan ketat terhadap distributor, agar harga komoditas esensial tetap terjangkau bagi masyarakat Tanjungpinang,” katanya.

Dengan langkah-langkah konkret ini, Pemerintah Kota Tanjung Pinang berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi yang digagas oleh pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat. (*)

Editor : Andi P