Hadiri Exit Meeting Pengawasan Tematik, Jefridin : Pemko Batam Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas Pemerintahan
 |
| Suasana Exit Meeting Inspektorat Jenderal Kemendagri terkait Pengawasan Tematik PBJ Tahun 2024 di Kantor Walikota Batam, Senin (25/11/2024) (Ist/Infokepri.com) |
By Posman
BATAM, Infokepri.com – Evaluator III Inspektorat Jenderal Kemendagri, Drs. H. Azwan, M.Si. PPUPD Ahli Utama memimpin Exit Meeting Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Pengawasan Tematik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tahun 2024.
Exit meeting yang digelar di Kantor Walikota Batam ini, dihadiri Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Jefridin, M.Pd, Asisten Administrasi Umum (Asdum) Setdako Batam Heriman HK, Inspektur Daerah Kota Batam Hendriana Gustini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik, Kepala Bapelitbangda Dahlina Novilawati, ST. Kepala BPBJ Ir. Wiratmoko dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batam dr. Anggrainie Nawang Wulan.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Jefridin mengatakan pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan pengawasan tematik selama 12 hari terakhir oleh tim Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Menurutnya evaluasi ini, menjadi momentum penting untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan tata kelola APBD.
"Evaluasi ini diharapkan menjadi landasan untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam. Dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat sangat diperlukan agar langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dapat berjalan efektif," ujar Jefridin, Senin (25/11/2024).
Di tempat yang sama, Drs. Azwan, M.Si menjelaskan bahwa pengawasan tematik ini dilakukan untuk mengidentifikasi area-area rawan korupsi. "Selama 12 hari kami melakukan pengawasan tematik untuk melihat fokus area yang berpotensi masalah, seperti pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan tata kelola APBD," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa proses pengawasan ini melibatkan koordinasi erat dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, DPRD, dan Inspektorat Daerah.
"Di Batam, pelaksanaan PBJ sudah cukup baik, dengan pengawasan yang didampingi oleh berbagai instansi terkait. Meski begitu, kami tetap menemukan beberapa kelemahan yang harus segera diperbaiki," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut Jefridin menekankan bahwa hasil pengawasan ini bukan hanya untuk evaluasi, tetapi juga pembelajaran bagi pemerintah daerah.
"Alhamdulillah, ini menjadi pembelajaran penting. Juga melalui pengawasan tematik ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki tata kelola, dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutup Jefridin. (Pay)
Editor : P Sipayung
