Rapat Paripurna, Pendidikan dan Kesehatan bersama Kebersihan Lingkungan Jadi Prioritas APBD Batam 2025

Tumpukan sampah di Jalan Trans Barelang (Ist/Infokepri.com)

By Posman
BATAM, Infokepri.com - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun anggaran (TA) 2025, diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat khususnya di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus), Muhammad Mustofa saat rapat paripurna dengan agenda membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait APBD Kota Batam TA 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Jumat (11/10/2024).

Muhammad Mustofa yang juga anggota Komisi I DPRD Batam, lebih lanjut mengatakan sektor pendidikan mendapat perhatian khusus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sesuai kebijakan pemerintah pusat, 20 persen dari APBD harus dialokasikan untuk pendidikan, dan persentase ini tidak termasuk anggaran gaji. Hal ini berpotensi meningkatkan alokasi pendidikan hingga 25 persen dari total APBD.

“ Berdasarkan arahan dari pusat, diamanahkan 20 persen dari APBD untuk pendidikan. Selain itu, ada juga anggaran makan siang gratis bagi anak-anak sekolah, dengan total anggaran sekitar Rp 600 miliar per tahun. Untuk dana pendamping daerah, alokasinya sekitar Rp 200 miliar,” kata Mustofa, 

Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan juga mendapat perhatian signifikan, dengan alokasi 10 persen dari APBD. 

“ Dengan demikian 35 hingga 40 persen dari anggaran difokuskan pada pendidikan dan Kesehatan,” katanya.

Sisanya, 60 persen anggaran lainnya akan digunakan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur penting yang harus tuntas pada tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan Batam dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan pemerintah pusat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Mustofa juga menyoroti masalah pengelolaan sampah di Batam, dalam empat tahun terakhir, pengadaan truk pengangkut sampah kerap dirasionalisasi dalam anggaran, sehingga jumlah armada yang tersedia saat ini dinilai tidak memadai.

Ia menjelaskan bahwa truk-truk yang ada sebagian besar dinilai sudah tidak layak dan menjadi keluhan masyarakat, bahkan sempat viral di media sosial.

Kader PKS ini menjelaskan bahwa ada beberapa kebijakan baru terkait pengelolaan sampah. Pada tahun sebelumnya, anggaran untuk penambahan truk pengangkut sampah sudah diajukan, namun belum terrealisasi. Ia menyebut bahwa kondisi armada yang ada saat ini sangat memprihatinkan.

Pemerintah Kota Batam juga berencana membangun tempat penampungan sementara sampah di wilayah Sei Beduk sebelum sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur.

Ia mengatakan bahwa saat ini ada dua titik penampungan di lingkungan masyarakat yang menimbulkan keluhan akibat bau yang menyengat. Untuk mengatasi masalah tersebut, DPRD Batam mengusulkan lahan baru dan akses jalan menuju lokasi penampungan sementara.

Akibat kurangnya armada pengangkut sampah berdampak pada menurunnya pendapatan dari retribusi sampah, yang menjadi catatan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“ Hal tersebut menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Batam dan harus diselesaikan tahun 2025,” katanya.  (Pay)

Editor : P Sipayung