Iman Sutiawan : Rakor Nasional Polsus Kelautan 2024 Dapat Meningkatkan Pengawasan di Sektor Kelautan dan Perikanan

Ketua DPRD Provinsi Kepri H. Iman Sutiawan, SE (tengah) saat mengikuti Rakor  Nasional Polisi Khusus (Polsus) Kelautan 2024 di Batam, Kamis (10/10/2024) (Ist/Posman)

By Posman
BATAM, Infokepri.com -  Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau H. Iman Sutiawan, SE bersama Ketua Komisi IV Capt. Luther Jansen, M.Mar., MM dan Anggota Komisi II Andi S. Mukhtar, ST mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Polisi Khusus (Polsus) Kelautan 2024.

Rakor yang digelar di Batam, pada Kamis (10/10/2024) ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Usai mengikuti Rakor tersebut, Iman kepada wartawan mengatakan sangat mendukung kegiatan rakor tersebut.

“Sangat bagus, mengingat wilayah kita yang merupakan wilayah kepulauan sehingga bisa meningkatkan potensi dari sektor kelautan,” kata Iman.

Menurut Iman, Rakor tersebut bisa meningkatkan kembali pengawasan di sektor kelautan dan perikanan khususnya di wilayah-wilayah perbatasan seperti salah satunya di Kepulauan Riau.

Melihat kondisi geografis Provinsi kepulauan Riau yang sebagian besar terdiri dari lautan seluas 417.012,97 km atau sekitar 96%, sedangkan daratannya hanya mencakup 8.201,72 km atau 4%. Selain itu Kepulauan Riau memiliki 22 pulau terdepan dengan dua pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Vietnam dimana kewenangan wilayah laut berdasarkan UU 23 tahun 2014 (0 – 12 mil) atau sepanjang 101.920 km2.

“Ini menjadi tugas berat bagi kita semua dalam menjaganya, tak hanya tugas kementerian saja tapi seluruh stakeholder terkait,” kata Iman.

Kepulauan Riau memiliki potensi di sektor kelautan yang menjadi kekuatan Kepulauan Riau untuk peningkatan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir dan juga kesejahteraan masyarakatnya.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sampai saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti perubahan kondisi alam maupun dampak dari kegiatan manusia, menjadi salah satu penyebabnya.

Sebagai contoh seperti kegiatan manusia yang merusak sumberdaya dan lingkungan seperti maraknya praktek destructive fishing, penambangan pasir laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pulau-pulau kecil secara ilegal, dan masih banyak permasalahan lainnya.

Kehadiran Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil sangatlah penting guna memastikan pemanfatan terhadap sumber daya tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

“Kami sebagai Ketua DPRD Kepri akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri ini selalu terlindungi dengan baik,” tambah Iman.

Usai pembukaan rakor, Ketua DPRD Kepulauan Riau H. Iman Sutiawan, SE turut mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau modeling budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam di Pulau Setokok. (Pay)

Editor : P Sipayung