Sekdako Batam Sampaikan Pesan Tegas Terkait Pengamanan Kendaraan Dinas

Sekdako Batam (tengah) Dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Kendaraan Dinas (foto by ist/infokepri)

BATAM, Infokepri.com - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Jefridin, M.Pd. memimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, di Kantor Walikota Batam. Senin, (30/09/2024)

Dalam rapat tersebut, Sekdako Batam menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan dan pengamanan aset kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Batam, menjelang audit rinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadwalkan pada awal Oktober.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperhatikan aset-aset kendaraan yang berada di bawah pengelolaan masing-masing. Dimana masih terdapat beberapa kendaraan dinas yang belum tercatat secara lengkap dalam daftar inventarisasi aset pemerintah.

"Kita baru saja selesai dengan entry meeting audit BPK beberapa waktu lalu. Namun, BPK akan kembali turun untuk melakukan pemeriksaan lebih rinci pada awal Oktober mendatang," katanya.

"Saya mengimbau kepada seluruh OPD untuk segera memeriksa kendaraan dinas yang belum tercatat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan segera lakukan langkah penghapusan jika memang diperlukan," terangnya.

Lanjutnya, menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik kendaraan dinas, termasuk kendaraan yang dipinjam pakaikan oleh Pemko Batam. Dan menekankan bahwa meskipun kendaraan dipinjamkan, aset tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Batam.

"Saya melihat beberapa OPD sudah perhatian terhadap kendaraan dinas mereka. Ini adalah kebiasaan baik yang harus kita budayakan, yakni merawat dan menjaga kendaraan seperti merawat kendaraan pribadi," tegasnya.

Dalam rangka pengamanan aset, lanjutnya lagi meminta agar kendaraan dinas disimpan di tempat yang aman, dilengkapi dengan alarm, serta dilakukan pengecekan dan inventarisasi secara berkala.

"Audit ini tidak perlu kita takuti. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi dan memperbaiki pengelolaan aset kita. Jangan sampai rekomendasi yang keluar nantinya justru membuat kita terseret ke dalam masalah kebijakan," terang Sekdako Batam. (*)

Editor : Andi P