Resmikan Satpel BLK Karimun, Berikut Pesan Menaker RI

Gubernur Kepri, Menaker RI Dan Bupati Karimun (dari kanan) Saat Meresmikan Satpel BLK Karimun (foto by ist/infokepri)

KARIMUN, Infokepri.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker)  RI, Ida Fauziyah dalam Kunkernya ke Kepri, didampingi Gubernur Kepri dan Bupati Karimun, meresmikan Satpel Balai Latihan Kerja (BLK) Karimun, Kamis (11/7).

BLK Pada UPTD Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Disnakertrans Provinsi Kepri beralamat di Jl. Raja Ishak Sei. Bati Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing, Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

Sebagai informasi proses pembangunan BLK Karimun dimulai pada tahun 2022 dan selesai pada 2023 yang lalu dengan anggaran Rp10 Miliar. Berupa bangunan 1.500 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 1.998 meter persegi. Pelatihan yang disediakan mencakup Vokasi Kejuruan Las, Listrik, Elektronika dan Mekatronika. 

Senada seperti saat meresmikan Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam, Menaker RI mengatakan pembangunan manusia merupakan pilar utama visi misi menuju Indonesia Emas 2045.

"Kita menghadapi kondisi tantangan yang tidak mudah karena kita dipaksa untuk masuk pada era industri 4.0. Siap tidak siap kita harus menghadapi revolusi industri, ada otomasi yang berakibat dari revolusi industri," katanya, (11/7).

Menurutnya dengan revolusi industri yang tidak bisa ditolak itu akan banyak sekali jenis pekerjaan yang baru hilang. Oleh karenanya banyak tantangan baru yang muncul, yang memerlukan penyesuaian kompetensi. 

"Untuk itu transformasi Balai Latihan Kerja merupakan salah satu dari 9 lompatan yang kami lakukan. Meliputi transformasi strategi Pelatihan BLK secara terstruktur di berbagai aspek,"  ungkapnya.

Berikutnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengungkapkan masalah ketenagakerjaan dan pengganguran sampai saat ini menjadi perhatian khusus di Provinsi Kepri. Kedua masalah ini merupakan satu kesatuan yang menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan. 

"Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan," terangnya. 

Lanjutnya, saat ini di Kepri terdapat 6 BLK yaitu BLK milik Provinsi Kepri di Kota Tanjung Pinang dan Karimun, BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan RI yakni BLK Komunitas di Kabupaten Bintan, Lingga dan Batam, serta BLK milik Kabupaten Natuna. 

Semua upaya ini dapat melahirkan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing sebagai langkah solutif dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau.

"TPT Kepri yang mengalami penurunan pada periode Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023 merupakan provinsi penurunan kedua terbesar di Indonesia yaitu 1,43 %. Dimana Agustus Tahun 2022 diangka 8,23 % atau jumlah pengangguran sebanyak 103,70 ribu orang, kemudian pada Agustus Tahun 2023 menurun diangka 6,80% atau jumlah pengangguran sebanyak 74,30 ribu orang," jelasnya.

Lanjutnya lagi, berpesan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh stakeholder terkait dapat memberikan perhatian/prioritas kepada calon peserta keluarga miskin, putus sekolah ataupun korban PHK. 

"Semoga UPTD satuan pelayanan Balai Latihan kerja  dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dimasa depan dapat mengemban peran mulia sebagai pusat pelatihan dan pengembangan produktivitas terpadu di Bumi Berazam Negeri Segantang Lada," pungkasnya Gubernur Kepri. (*)

Editor : Andi P