Pemkab Natuna Ikuti Kegiatan FKPP 2024 yang Digelar Kementerian PANRB

Suasana pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pelayanan Publik (FKPP). (Fhoto : Ist / Infokepri.com).

By Bernard.S
NATUNA, Infokepri.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna mengikuti rangkaian kegiatan Forum Koordinasi Pelayanan Publik (FKPP) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB), bertempat di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Jalan Duyung Sei Jodoh, Batam, Selasa (04/06/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ikhwan Solihin, Kepala Dinas Sosial Natuna Puryanti, Kabag Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Sari Ekawati beserta perwakilan RSUD Natuna.

Kegiatan forum ini digelar untuk meningkatkan pemahaman dan menjaring masukan dari stakeholders terkait kebijakan pelayanan publik khususnya tentang transformasi digital, yang berfokus pada strategi dalam mendorong para penyelenggara pelayanan untuk lebih intensif dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan publik.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Biro Organisasi dari 10 Provinsi di Sumatera, bagian Organisasi Dinas Kominfo dan RSUD pada 50 Pemerintah Kabupaten Kota di Pulau Sumatera.

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Akik Dwi Suharto Rudolfus yang membuka kegiatan ini, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan pesat penggunaan internet di Indonesia, membuka peluang bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memperkuat implementasi pelayanan publik dengan fokus tranformasi menjadi pelayanan berbasis digital yang lebih relevan dalam konteks kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik.

“Melalui data terbaru tahun 2023, bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 73.7%, hal ini membuka peluang besar bagi kita untuk mengembangkan layanan publik berbasis digital yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Tranformasi digital ini tidak hanya tentang penerapan teknologi tetapi juga mengenai perubahan paradigma dan budaya kerja di dalam pemerintahan, dalam hal ini konsep e-government atau pemerintahan berbasis elektronik sangat relevan yaitu upaya penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan publik,” pungkas Akik Dwi Suharti Rudolfus.

Kegiatan Forum Koordinasi Pelayanan Publik yang bertema “Penguatan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital” diisi dengan beberapa sesi yaitu talkshow, sharing session, coaching session, sekaligus konsultasi langsung melalui dialog dengan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB. (Nard/R).

Editor : P Sipayung