DPRD Kepri Dukung Penuh Perubahan RPJMD 2021 - 2026

Suasana Penyampaian Ketua DPRD Kepri Pada Kegiatan (Foto : Ist/Infokepri.com)

 By Posman

Advetorial, Infokepri.com - Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh Perubahan RPJMD, dengan sejumlah catatan dan masukan yang harus dilaksanakan Pemprov Kepri.

Memperhatikan realisasi perencanaan pembangunan yang dalam prakteknya tidak semua sesuai dengan yang direncanakan, namun terdapat perencanaan yang mengalami perubahan.

"Sehingga, terhadap perubahan ini, perlu dilakukan penyesuaian, sebagaimana saran dan masukan yang dua tahun terkahir ini menjadi rekomendasi DPRD dalam merespon LKPJ Gubernur,” terangnya, (13/10).

Hal tersebut disampaikannya, saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau,  di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri.

Lanjutnya, DPRD Provinsi Kepri mendukung dilakukannya perubahan RPJMD Provinsi Kepri tahun 2021-2026.

"Mengingat Periode  RPJMD Tahun ini adalah periode terakhir dalam RPJPD, maka lakukanlah perubahan secara komprehensif dan efektif. Perencanaan yang disusun akan sesuai dengan kemampuan, potensi, peluang yang ada dan outputnya mampu memjawab permasalahan," katanya.

"Sehingga, akan mengerucut dalam  mencapai terwujudnya visi  Provinsi Kepulauan Riau, terwujdunya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya,” tutupnya.

Turut hadir pada kegiatan, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Bobby Jayanto, Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kepri, Teddy Jun Askara, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepri Sahat Sianturi,  Anggota Forkopimda Kepri, Perwakilan Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Riau, serta para Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau.

Berikutnya, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Bobby Jayanto juga menyampaikan temuan keluhan masyarakat dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau.

"Kami sebagai anggota DPRD Kepri, ada kegiatan reses atau menampung aspirasi masyarakat, dan  dalam dua tahun ini, yang saya dapati di tengah masyarakat masih kesulitan mendapat akses pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lainnya, meski kita tau sudah ada beasiswa,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya sejumlah permasalahan lain seperti masalah air bersih di Kota Tanjung Pinang, serta pelayanan kesehatan yang masih kurang layak dalam pelayanan.

"Mengenai air bersih masih menjadi permasalahan di Kota Tanjung Pinang sebagai Ibu Kota Kepri, walaupun saat ini sedang dilakukan peremajaan pipa. Namun, mata air perlu juga diperhatikan seperti di Sungai Pulai, DAS kawal dan Gesek," katanya.

"Dan persoalan lapangan pekerjaan yang layak di Tanjung Pinang, juga sangat kurang," terangnya, yang pernah membuka lowongan pekerjaan untuk satu orang supir, namun, 80 orang mengajukan lamaran. (Pay)

Editor : Andi P