Di Batam Gas Elpiji Kerap Langka, Wahyu : SPBE Perlu Ditambah Satu Lagi
 |
| Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin (Ist/Infokepri) |
TANJUNGPINANG, Infokepri.com – Di Batam Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang berfungsi untuk menyalurkan LPG (Liquid Petroleum Gass) kepada masyarakat sudah ada tiga.
Walau SPBE sudah ada tiga namun kerap terjadi kelangkaan gas, untuk itu perlu dilakukan penambahan SPBE di Batam dari tiga menjadi empat.
Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin kepada wartawan di kantor DPRD provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (12/10/2023).
Selanjutnya Wahyu mengatakan di Kepri ada beberapa kabupaten yang belum mendapat konversi gas subsidi.
“ Penduduk Batam makin bertambah, Saya nilai SPBE kurang kalau 3 perlu ditambah satu lagi agar menjadi empat. Tinggal pengawasannya saja. Kita penghasil gas kenapa terjadi kelangkaan. DBH kita dipotong lagi,” katanya.
Menurutnya kelangkaan gas di Batam tidak perlu terjadi lagi ke depannya dengan menambah satu SPBE lagi di Batam. Wahyu Wahyudin juga menyoroti 3 kabupaten yang tidak ada konversi yakni : Natuna, Lingga dan Anambas.
“Ketiganya penghasil belum ada konversi. Kami dari Provinsi mengunggu agar disana mendapat hal yang sama. Disana masih pakai minyak tanah,” kata Wahyu.
Ia mengatakan banyak juga masyarakat Kota Batam yang menengah atas membeli LPG 3 Kilogram dari agen-agen pinggir jalan. Padahal harganya lebih mahal.
“Aturannya harus ada dan pengawasannya juga. Agar tidak ada kebocoran,” katanya.
Ia menambahkan SPBE ini bersifat mitra. Ia menduga apakah ada permainan antara pertamina dengan mitranya. Terkait harga sudah diterapkan Rp 18 ribu, ada yang menjual sampai Rp 60 ribu.
“Ini salah siapa? Kalau ditangani dengan baik tak ada lagi kelangkaan,” katanya.
Ketika satu agen bermain, dan ditutup akan berdampak kepada masyarakat dan menyulitkan. Sanksi ini bisa dipertimbangkan oleh Pertamina.
“Kalau ditutup, biasa saja. Kalau didenda mungkin akan berfikir dua kali. Misalnya per tabung didenda Rp 100 ribu. Pasti pada takut semua. Makanya harus tegas didenda. Kalau penutupan yang rugi masyarakat,” katanya.
Harga LPG 3 kilogram wilayah Nongsa, Bulang dan Galang berbeda dengan di wilayah perkotaan. HETnya Rp 18 ribu tetapi tidak berlaku untuk hinterland. Banyak masyarakat mengeluhkan hal itu.
“Mereka sudah capek-capek mencari ikan, tapi uangnya malah habis buat beli gas,” katanya.
Natuna, Anambas dan Lingga harus cepat dikonversi dan jika ketiga kabupaten itu dikonversi ada kemungkinan Batam berkurang.
Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk meminta kuota BBM ataupun gas LPG 3 kilogram. Ke depannya akan mengevaluasi terkait kelangkaan dan akan rakor secara keseluruhan.
“Kalau tahun depan tak masuk pengajuannya, maka bisa minus. Penduduk terus bertambah.
Pengawasan wewenangnya BPH migas dan pertamina. Ini sebenarnya harus dievaluasi. Harusnya stakeholder terkait dilibatkan,” tutupnya. (Pr)
Editor : P Sipayung
