Terima Audensi Aliansi Mahasiswa se Kota Batam, Ketua DPRD Batam Nuryanto Sampaikan Ini
 |
| Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto (kanan) bersama Wakil Ketua III DPRD Batam Ahmad Surya dan Walikota Batam Muhammad Rudi (tengah) saat menerima audensi Aliansi Mahasiswa se Kota Batam di kantor DPRD Kota Batam, Jumat (15/9/2023) (Ist/Infokepri.com) |
By Posman
BATAM, Infokepri.com – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto bersama Wakil Ketua III DPRD Batam Ahmad Surya serta Anggota DPRD Batam menerima audensi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam pada Jumat (15/9/2023) di kantor DPRD Kota Batam.
Audensi yang dilakukan terkait pengembangan Rempang Eco-City ini, juga dihadiri oleh Walikota Batam Muhammad Rudi, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Nugroho Tri Nuryanto dan Dandim 0316/Batam Letnan Kolonel Inf Galih Bramantyo.
Dalam audensi itu, Aliansi Mahasiswa Batam menyampaikan beberapa tuntutannya yakni :
- Mendesak DPRD Batam untuk membuka ruang diskusi public secara transparan
- Menghadirkan tokoh adat Melayu masyarakat dari 16 titik Kampung Tua.
- Mendesak DPRD Kota Batam untuk mengawasi 16 titik Kampung Tua
- Meminta Walikota Batam berbicara sebagai pemimpin warga bukan sebagai Kepala BP Batam.
Koordinator Umum Aksi Demo Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam, Andre Sena mengatakan bahwa pihaknya tidak menolak investasi, akan tetapi kecewa karena masyarakat Rempang Galang sangat resah.
“ Hal inilah yang mengundang kami turun ke jalan,” katanya.
Ia menyebut kehadiran mereka sebagai kapasitas mahasiswa dan menegaskan bahwa pertemuan ini menandakan mahasiswa hadir bersama masyarakat.
“ Kami juga berharap penanganan terhadap masyarakat dilakukan secara humanis mengingat masyarakat adalah manusia,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya
berharap, dengan keterlibatan para mahasiswa menghasilkan solusi terbaik dan persoalan Pulau Rempang bisa selesai.
Kepada mahasiswa, Rudi memaparkan rencana pengembangan pulau yang ada di Kecamatan Galang. Ia mengatakan bahwa pengembangan Rempang bermula April lalu untuk melanjutkan MoU yang sudah disepakati pada 2004 silam.
Sebagai Walikota Batam, dirinya selalu hadir di tengah masyarakat dan sejak April hingga Juni lalu, pada paruh itu selalu mencari cara bagaimana penyelesaian bersama tim agar solusi terbaik diberikan untuk rakyat Galang.
Rudi juga mengatakan bahwa dirinya telah beberapa kali menemui tokoh dan masyarakat setempat. Setiap melakukan pertemuan dengan masyarakat, Rudi menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menyengsarakan masyarakat.
"Satu sisi saya sebagai Kepala BP Batam yang mencari investasi agar masuk dan bagaimana Batam bisa baik dan sejahtera semua," katanya.
Rudi pun menjabarkan rencana pengembangan Pulau Rempang tersebut tahap demi tahap. Rudi mengajak mahasiswa untuk turut menjaga suasana aman dan kondusif hingga tercapai win win solution.
"Tanah yang diperjanjikan 17.600 hektare. Tidak semua dikembangkan, sekitar 7.572 hektare yang akan dikembangkan, sisanya tetap hutan lindung dalam ini tidak dikembangkan dan yang saat ini bakal di kembangkan ada 2.000 an hektare," jelas Rudi.
Setelah mendengar penjelasan Walikota Batam dan para Mahasiswa, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan bahwa pihaknya melihat ada semacam pola komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik dari Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat Rempang.
Kader PDI Perjuangan ini, sangat menyayangkan terjadinya miss komunikasi, untuk itu ia berharap kepada Pemerintah Kota Batam dan masyarakat untuk sama-sama melakukan pendekatan komunikasi dua arah yang berdasarkan bermacam-macam aspek dan jangan dari segi ekonominya saja.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Nur ini, komunikasi mulai dari aspek histori, sosiologis dan budaya perlu dilakukan untuk mencegah terjadi salah paham.
Saya yakin dan optimis kalau memiliki tujuan yang sama maka akan terbangun hal yang baik juga,” kata Cak Nur.
Dari penjelasan pak Walikota yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, bahwa BP Batam telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan segala halnya kepada masyarakat Rempang yang terkena relokasi. Yakni dengan memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta,- per Kepala Keluarga (KK) di tanah seluas maksimal 500 m2 hingga legalitas tanah dan rumah itu sendiri.
Dihadapan mahasiswa, Cak Nur mengatakan pihaknya menilai bahwa rencana relokasi ini sudah sangat siap. Bahkan alasan relokasi warga oleh dampak dari produksi pabrik kaca dalam bentuk sandblast pasir kuarsa yang sangat berbahaya bagi masyarakat pun sudah diperhatikan. (Pay)
Editor : P Sipayung
.
