TNI-Polri Gelar Curhat Kamtibmas Bersama Warga Rempang Batam, Berikut Hasilnya

Suasana Kegiatan Curhat Kamtibmas Bersama Masyarakat Rempang, Galang - Batam (Foto by ist/infokepri)

BATAM. Infokepri.com - Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Balerang, Kombes. Pol.Nugroho Tri N, SH, SIK, MH menjelaskan kenapa BP Batam meminta Pengamanan dikarena melihat kurang aman situasi sehingga dilakukan Pengamanan.

"Untuk keluhan dari masyarakat ini akan kami terima dan akan kita sampaikan ke DPRD Kota Batam dan akan kita bawa ke tingkat Nasional," terangnya, (28/8).

Hal tersebut disampaikannya saat mendengar langsung permasalahan yang sedang terjadi, dalam Curhat Kamtibmas bersama Tokoh Masyarakat Rempang Galang, Kota Batam, didampingi Dandim 0316 Batam Letkol Inf Galih Bramantyo, di RM. Simpang Rezeki, Galang - Batam.

Sebelumnya, berikut Curhat Kamtibmas masyarakat Galang:

Ibu Juni Sihombing mengatakan agar permasalahan lahan Tahun 2004 tolong disidak kembali.

Pak Suardi mengatakan tidak ada kejelasan pengembangan dan Pemerintah tidak mengangap warga disini, karena yang ikut adalah pihak pemerintah saja, sehingga menjadi keresahan warga adanya oknum yang memasang patok lahan dikampung kami, tanpa ijin.

"Harapan kami segera mungkin wujudkan keinginan masyarakat, kami tidak mau ada relokasi, ini sudah harga mati, dan mohon agar Aparat penegak Hukum dalam melakukan tindakan agar sesuai Tupoksi," terangnya.

"Kami persilahkan masuk pengembangan namun kampung kita jangan di gusur. Kita lakukan pemblokiran karena jika dipaksa dilakukan pengukuran akan timbul konflik, sehingga kami takut pada saat sudah diukur lahan kita menjadi hilang dan akan timbul tumpah darah, BP Batam agar menunjukan juga surat kepemilikan Lahan," jelasnya.

Suasana Kapolresta Barelang Memberikan Sambutan Pada Kegiatan (Foto by ist/infokepri)

Bapak Gerisman mengatakan bahwa sebagai perwakilan dari Keramat ingin menjelaskan kenapa sampai ke jakarta, karena disini tidak ada keadilan. Kampung Tua sudah ada hampir 1 abad sehingga jangan direlokasikan.

"Wilayah Batam mungkin tidak Ada 5 persen dan untuk masyarakat kampung tua kita sudah 4 kali ikut Pemilu namun pada saat ini dalam pembahasan relokasi di Rempang Galang seolah tidak ada masyarakat yang hidup disini," katanya.

"Pemerintah daerah Kota Batam tidak pernah memberikan Info kepada pusat bahwa ada kampung dan penduduk. Saya rasa Presiden kita tidak tau. Pengembangan diluar kampung kami persilahkan namun harus ganti untung," katanya lagi.

Bapak Sani mengatakan dalam perundingan di BP Batam kemarin diluar kampung tidak mendapat ganti Rugi.

Berikutnya, di tempat yang sama, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Harlas Buana mengatakan bahwa pematokan patok batas hutan tidak ada pengukuran untuk relokasi.

"Kemudian dalam 5 tahun pertama akan kita siapkan untuk 30 ribu tenaga kerja, rumah tipe 45 Tanah 500 m2, Sekolah, Ibadah, Sarana umum lainnya yang bertempat relokasi didapur 3 seluas 470 Hektar, 5 KM dari jalan besar yang akan mengunakan konsultan," terangnya.

Di akhir kegiatan, Kapolresta Barelang menghimbau kepada masyarakat Rempang Galang, silahkan sampaikan aspirasinya melalui wadah yang ada dan dimohon kepada masyarakat Rempang Galang jangan mudah percaya issu issu yang yang tidak benar atau provokator yang tidak bertanggung jawab.

"Mari kita jaga Kamtimbas Kota Batam khususnya Rempang Galang, karena Batam Rempang Galang adalah tempat kita bersama bersama dengan keluarga kita masing-masing," tutupnya.

Editor : Andi Pratama