Fraksi DPRD Batam: Pelayanan Persampahan, Parkir di Jalan, dan Mengidentifikasi PAD Masih Rendah

Sekdako Batam dan Wakil Ketua DPRD Batam (Foto by ist/infokepri)

BATAM, Infokepri.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai kemampuan aparatur Pemko Batam masih rendah untuk mengidentifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kesadaran wajib pajak dan retribusi yang masih rendah.

"Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada SKPD penghasil dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah untuk membiayai pembangunan di Kota Batam," katanya.

Hal tersebut disampaikan Walikota Batam melalui, Sekdako Batam, Jefridin Hamid, pada rapat paripurna dengan agenda Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Batam atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran (TA)  2023, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam,(18/8).

Sambungnya, terkait masukan fraksi PAN agar Pemko Batam meningkatkan investasi di Kota Batam dan meningkatkan ekspor untuk meningkatkan PAD. Pemko Batam melakukan  penyederhanaan perizinan, menjaga stabilitas keamanan, dan peningkatan komoditas ekspor.

Pemko Batam sepakat atas saran yang disampaikan oleh fraksi PAN agar mengalokasikan anggaran pendidikan, kesehatan dan anggaran yang menyentuh masyarakat seperti hibah, bantuan sosial, pembinaan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemko Batam, juga sepakat dengan padangan dari fraksi PKB,  agar dilakukan pendataan terhadap potensi wajib pajak seperti restoran dan kedai kopi di seluruh Kota Batam agar perhitungan pendapatan pajak lebih akurat.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, Pemko Batam terus berupaya untuk menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan serta melakukan Inovasi melalui Penyediaan Sarana informasi Bus Interaksi Pajak (Si Bijak ) dan QRIS untuk pembayaran Pajak. “Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi – PSI,” katanya.

Lanjutnya, terkait peremajaan Software dan Tiping Box dengan teknologi yang lebih modern dalam upaya menghitung pajak secara online yang disampaikan fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa. "Pemko Batam akan mengoptimalkan pemanfaatannya melalui pengawasan," katanya.

Mengenai, agar Pemko Batam dalam pengelolaan parkir di tepi jalan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. "Hal ini, sedang dilakukan proses penyusunan harga perkiraan sendiri dan review BPKP dalam rangka penunjukan pihak ketiga, sehingga nantinya diharapkan tingkat kebocoran retribusi parkir dapat diminimalisir," jelas Sekdako Batam.

Lanjutnya lagi, dalam mengoptimalkan pelayanan persampahan, Pemko Batam telah melakukan peningkatan sarana dan prasarana. Sedangkan dari penerimaan retribusi persampahan, Pemko Batam mendorong dilakukan penarikan retribusi persampahan melalui digitalisasi.

"Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan APBD Kota Batam, terutama dana transfer khususnya insentif fiscal. Pemko Batam melalui SKPD terkait telah berupaya untuk meningkatkan capaian indikator insentif Fiskal melalui program kegiatan untuk penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, pengendalian inflasi, syuting dan indeks pembangunan manusia," katanya.

"Pemko Batam melalui Bendahara Umum Daerah telah melakukan langkah- langkah dengan cara pengendalian belanja SKPD sesuai ketersediaan kas daerah,” jelas Sekdako Batam.

Pada rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda dan dihadiri Anggota DPRD Batam, unsur Forkopimda Batam, sejumlah Kepala OPD, Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat.

Editor : Andi Pratama