Penanganan Stunting, Wawako Batam: Masalah Ini Tugas Bersama

Wakil Walikota Batam (Kiri)

BATAM, Infokepri.com - Wakil Walikota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad menyampaikan bahwa masyarakat Kota Batam memiliki peran yang penting sebagai perpanjang tangan pemerintah dalam upaya mengurangi prevalensi stunting di wilayah tersebut.

Apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya ini, kepada BKKBN Kepri, TNI/Polri, rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala Puskesmas, serta tenaga pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari kader Posyandu, Bidan, kader kelurahan siaga, kader KB, dan kader TP PKK.

"Kolaborasi ini berhasil mencapai penurunan angka stunting yang signifikan dari tahun ke tahun, menunjukkan kesuksesan upaya yang terkoordinasi untuk mengatasi masalah tersebut," katanya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Kota Batam, didampingi Kepala BKKBN Kepri, (19/7).

Dengan upaya kolaboratif yang luar biasa, Kota Batam berhasil mempertahankan gelar sebagai kota terbaik dalam mengatasi masalah stunting yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pengumuman resmi tersebut pertama kali disampaikan melalui surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440.5.7/4190/Bangda tanggal 1 Maret 2023.

Kemudian diteruskan melalui surat resmi Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/440/974/BPPP-SET/2023 tanggal 15 Juni 2023 terhadap hasil penilaian kinerja stunting tahun 2022 yang mengevaluasi pelaksanaan aksi 1 hingga aksi 8 pada tahun tersebut.

Hasil penilaian kinerja lokus stunting tahun 2022 di Kepri adalah sebagai berikut:

Peringkat I : Kota Batam

Peringkat II : Kabupaten Bintan

Peringkat III : Kabupaten Natuna

Peringkat IV : Kabupaten Karimun

Peringkat V : Kabupaten Lingga

Peringkat VI : Kota Tanjungpinang

Peringkat VII : Kabupaten Kepulauan Anambas

Di Kota Batam, lanjutnya data menunjukkan kemajuan positif dalam penurunan angka stunting, tahun 2020 terdapat 3.876 balita stunting dengan prevalensi sebesar 7,21%. Namun, melalui kerja sama yang erat, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 3.367 balita stunting (6,02%).

"Pada tahun 2021, lalu menurun lagi menjadi 1.441 balita (2,42%) pada tahun 2022, dan pada tahun 2023, tercatat 1.207 balita (1,90%) mengalami stunting," terangnya.

Masalah stunting ini dianggap sebagai tugas bersama dalam upaya menekan prevalensi stunting di Kota Batam. Untuk itu, tim Satgas telah melakukan penyuluhan kepada calon pasangan yang akan menikah, termasuk pemeriksaan kebersihan dan asupan gizi sejak lahirnya anak.

"Sayangnya, masih terdapat sejumlah anak yang mengalami gizi buruk. Berdasarkan data dari 21 puskesmas di Batam pada Februari 2023, tercatat 157 orang mengalami gizi buruk dan 908 orang mengalami gizi kurang," terangnya lagi.

Wakil Walikota Batam mengharapkan agar semangat dan tekad yang sama dapat terus dipertahankan ke depannya, sehingga angka stunting ini dapat lebih diperkecil lagi. Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama stakeholder lainnya tetap berkomitmen untuk terus mengupayakan penurunan angka stunting.

Editor : Andi Pratama