Lantik Menkominfo RI, Berikut Pesan Tegas Kepala Negara

Suasana Pelantikan Menkominfo RI di Istana Merdeka

NASIONAL, Infokepri.com - Presiden RI, Joko Widodo meminta agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Budi Arie Setiadi, bisa langsung bekerja dengan cepat utamanya untuk menyelesaikan proyek base transceiver station (BTS).

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang, sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan," terangnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI dalam keterangannya selepas melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo di Istana Negara, Jakarta. Senin, (17/07/2023)

Lanjutnya, menegaskan pentingnya penyelesaian BTS karena hal tersebut menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Kepala Negara tidak ingin proyek tersebut terbengkalai.

"Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini juga yang saya enggak mau. Tugas beratnya di situ," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mengisi posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Presiden RI melantik Nezar Patria. Menurut Presiden, Nezar Patria merupakan sosok yang berpengalaman dalam bidang media.

"Pak Nezar ini kan pengalaman di media, pernah di pemred Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, pernah di BUMN, saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Budi Arie," tutup Kepala Negara.

Presiden RI (Tengah) Bersama Menteri dan Wakil Menteri Kominfo RI Usai Pelantikan

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo secara resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo RI Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

Pelantikan berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Hadir pada pelantikan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Agama, dan Wakil Menteri BUMN.

Editor : Andi Pratama