KUA PPAS APBD Karimun 2024, Rencana Pendapatan Daerah Capai Rp 1,24 Triliun

Bupati Karimun  Aunur Rafiq saat menyampaikan pidato pengantar Rancangan KUA PPAS APBD 2024 kepada Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat didampingi Wakil Ketua I Hasanuddin dan Wakil Ketua II Rasno

KARIMUN, Infokepri.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun 2024.

Pada rapat, dipimpin Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat didampingi Wakil Ketua I Hasanuddin dan Wakil Ketua II Rasno, digelar di ruang sidang utama Balai Long Sri kantor DPRD Karimun, (12/7).

Dalam rapat, Bupati Kabupaten Karimun Aunur Rafiq menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau merencanakan Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.247,9 Triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp 1.303,9 Triliun dan memproyeksikan Pembiayan sebesar Rp 29 Miliar.

Terkait pendapatan daerah, pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari struktur pendapatan pada APBD

Sedangkan pendapatan tranfer dari pemerintah pusat secara perlahan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

"Pendapatan Daerah yang kami rencanakan sebesar Rp 1.247,9 Triliun ini, bersumber dari PAD dan pendapatan tranfer baik dari pusat maupun provinsi. Berarti terjadi penurunan bila dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.349,5 Triliun," katanya.

Sementara itu, untuk Belanja Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 1.303,9 Triliun diarahkan untuk mengedepankan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang mendukung pendapatan tematik pembangunan tahun 2024, yaitu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan SDM, tata kelola pemerintahan inovatif.

"Lebih lanjut belanja lebih diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Proyeksi Belanja Daerah ini terjadi penurunan dibandingkan dengan Belanja pada APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 1.473,5 Triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja tranfer," katanya lagi.

Lanjutnya, untuk pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 29 Miliar. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuaan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah.

"Jika dibandingkan antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun pada Rancangan KUA APBD tahun anggaran 2024, dimana target pendapatan yang sebesar Rp 1.247,9 Triliun dengan Belanja Daerah yang mencapai sebesar Rp 1.303,9 Triliun, maka terdapat selisih (defisit) sebesar Rp 29 Miliar," jelasnya.

"Adapun selisih defisit tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan, sehingga selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi nihil," terabg Bupati Karimun.

Berikutnya, Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat didampingi Wakil Ketua I Hasanuddin dan Wakil Ketua II Rasno yang memimpin jalannya sidang paripurna mengucapkan terima kasih kepada Bupati Karimun beserta jajarannya yang sudah menyampaikan KUA-PPAS APBD tahun 2024 dengan tepat waktu di minggu kedua bulan Juli ini.

"Nantinya, KUA-PPAS tahun 2024 ini akan dibahas DPRD bersama eksekutif supaya tepat waktu lagi penetapannya di minggu kedua bulan Agustus," katanya usai memimpin rapat paripurna. (jam)

Editor : Andi Pratama