Rakor Cegah Korupsi Pertanahan, Aset Pemda Banyak Dikuasi Pihak Lain

Suasana Kegiatan Rakor

ASAHAN, Infokepri.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Drs. John Hardi Nasution, M. Si dan beberapa OPD mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan.

Usai mengikuti Rakor, Sekdakab Asahan mengatakan bahwa Pemkab Asahan akan menginventarisasi aset yang dimiliki, agar aset yang dimiliki Pemkab Asahan tercatat.

"Pemkab Asahan selama ini bersinergi dengan instansi terkait untuk pendataan aset yang dimiliki. Untuk itu, kedepannya akan melakukan hal yang lebih baik dalam pendataan aset miliki Pemerintah Kabupaten Asahan," ungkapnya.

"Terkait aset pemda berupa tanah yang dikuasai pihak lain, Pemerintah Kabupaten Asahan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil alih aset tersebut, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku," tutupnya. di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (13/6).

Gubernur Sumatera Utara (Dasi Merah)

Sebelumnya dalam Rakor, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota (Pemko) tentang pentingnya melakukan inventarisasi aset.

Salah satunya dengan sertifikasi aset, untuk menjaga dan mengamankan aset-aset milik Pemda, agar dapat dipertanggungjawabkan aspek legalitas dan akuntabilitasnya.

"Gubernur selaku perwakilan pusat di daerah ikut bertanggung jawab mengamankan aset-aset milik negara, kita inventarisasi aset kita, sama-sama kita perjuangkan,  supaya ada kepastian hukum bahwa tanah tersebut milik kita," tegasnya.

Selain itu, lanjutnya berharap agar tanah yang dimiliki dan dikelola pemerintah, baik provinsi dan kabupaten/kota dapat memenuhi prinsip 3T, yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan Tertib Hukum.

"Masih banyak aset Pemda berupa tanah yang dikuasai pihak lain. Untuk itu, Pemda terus berkoordinasi dengan BPN Kabupaten/Kota untuk segera mengambil alih aset tersebut, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku," pungkasnya.

Suasana Kegiatan Rakor

Di tempat yang sama, Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Edi Suryanto mengatakan, ada beberapa permasalahan penertiban aset di Sumut, di antaranya serah terima fisik aset pemekaran belum dilakukan, setelah persetujuan/penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).

"Kemudian  pencatatan aset tetap berupa jalan, tanah bawah jalan, dan jembatan belum memadai, dan aset-aset bersertifikat dan tercatatat, namun dikuasai pihak ketiga/masyarakat, dan tidak dilakukan penertiban/upaya penyelesaian," jelasnya.

"Untuk itu, diharapkan Pemda segera mendata ulang aset yang dimilikinya, untuk segera didaftarkan dan menjadi milik Pemda yang sah," jelasnya lagi.

Berikutnya, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Hasan Basri Nata Menggala mengatakan bahwa inventarisasi tanah pemerintah ini sangat bermanfaat kepada instansi terkait, apakah tanah-tanah itu dipakai sesuai dengan peruntukan pengunaannya, apakah ada penguasaan oleh masyarakat ataupun ada sengketa dengan pihak ketiga atau masyarakat.

"Untuk itu, Kementerian ATR/BPN menghadirkan solusi berupa inovasi terbaru, yaitu Aplikasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (Intip) untuk melakukan pemetaan yang baik, serta cara mendeteksi status dari tanah pemerintah," tutupnya.

Pada Rakor tersebut, dihadiri oleh  Kasatgas Korsup Wilayah I Maruli , Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN Sri Panoto, Sekdaprov Sumut Arief S  Trinugroho, Kepala BPN Sumut dan Kabupaten/Kota, Sekda Kabupaten/Kota se-Sumut, Kepala BPN Kabupaten/Kota dan OPD terkait. (Ti)

Editor : Andi Pratama