Gubernur Terima LHP Atas Laporan Keuangan TA 2022 Pemprov Bengkulu yang Meraih Opini WTP
 |
| Tortama V BPK RI Selamet Kurniawan tandatangani berita acara penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPR Provinsi Bengkulu, Jumat (Fhoto : Ist) |
By Nur Aina
BENGKULU, Infokepri.com – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 dari Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V) BPK RI Selamet Kurniawan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR Provinsi Bengkulu, Jumat
Perolehan hasil opini WTP tersebut merupakan yang ke – 6 kalinya dari BPK RI diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
“ Gubernur Rohidin Mersyah selama memimpin telah mampu menorehkan catatan sejarah dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022, termasuk rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Selamet Kurniawan usai menyerahkan LHP BPK RI.
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah Provinsi Bengkulu telah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI yang keenam kalinya.
"Prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," tegasnya.
Di tempat yang sama, Gubenur Bengkulu mengucapkan puji syukur atas diraihnya kembali opini WTP dari BPK RI yang keenam kalinya.
"Alhamdulilah, kita kembali mendapatkan opini WTP yang keenam kalinya," kata Gubenur Rohidin usai menerima LHP dari BPK RI.
Namun disamping itu, diakuinya, masih ada catatan-catatan dari BPK RI yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu .
Sebagai pimpinan daerah, dirinya beserta jajaran berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan oleh BPK RI, agar pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bengkulu terus menjadi baik dan transparan.
"Memang masih ada beberapa temuan pada OPD teknis yang perlu segera kita tindaklanjuti, untuk segera diselesaikan. Saya katakan, terhadap masing-masing OPD yang ditemukan ada kerugian negara untuk segera dikembalikan dalam tempo 60 hari sejak diserahkan LHP dan kita sudah komitmen hal itu," tegasnya. (Nur)
Editor : P Sipayung
