Buat Jalan Keluar Negeri hingga Pembayaran Member Golf, Bikin 60 Proyek Fiktif

Suasana Ungkap Kasus

NASIONAL, Infokepri.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang pelaku dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK Persero Tahun 2018 sampai dengan 2020.

Kedua pelaku tersebut yaitu CP selaku Direktur Utama PT AK Persero dan TS Direktur Keuangan PT AK Persero. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap TS untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 11 Mei sampai dengan 30 Mei 2023, di Cabang Rutan KPK pada Markas Komando Puspomal, Jakarta Utara.

Sedangkan terhadap CP, KPK meminta agar hadir pada penjadwalan pemanggilan pemeriksaan berikutnya. Dalam konstruksi perkara ini, pada tahun 2017,  CP memerintahkan TS dan pejabat di bagian akuntansi PT AK Persero menyiapkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadinya.

Guna kebutuan tersebut, TS bersama beberapa staf di PT AK Persero mendirikan dan mencari badan usaha berbentuk CV yang digunakan untuk menerima pembayaran subkontraktor dari PT AK Persero tanpa melakukan pekerjaan yang sebenarnya (fiktif).

Pada tahun 2018, kemudian dibentuk beberapa badan usaha CV fiktif sebagai vendor yang akan menerima berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan proyek PT AK Persero. Diduga terdapat sekitar 60 proyek pengadaan yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh CP dan TS.

Uang yang diterima  CP dan TS kemudian diduga, antara lain untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf, dan pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya.

Perbuatan pelaku CP dan TS tersebut melanggar ketentuan diantaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; serta Prosedur PT AK Persero tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal PT AK Persero.

Akibat perbuatan tersebut, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 46 Miliar.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK RI

Editor : Andi Pratama