Singgah di Batam Saat Melakukan Road Show, Ketum Mahmud Minta Anggota PJS Ikuti UKW
Jumat, 17 Maret 2023
 |
| Ketum DPP PJS Mahmud Marhaba, saat memberikan pengarahan singkat kepada Ketua DPC PJS Batam di Bandara Hang Nadim Batam, Jumat (17/3/2023) (Fhoto : dok DPC PJS Batam). |
NATUNA, Infokepri.com - Kehadiran Ketua Umum di Kota Batam memberikan motivasi sendiri bagi kami yang bertemu dalam durasi yang cukup singkat saat berada di Bandara Hang Nadim Batam, Jumat, 17 Maret 2023.
Mahmud Marhaba demikian nama lengkap Ketum DPP PJS itu akan melakukan road show ke tiga daerah di daratan Sumatera dalam rangka menghadiri Musda dan Pelantikan DPD PJS Sumsel, Lampung dan Bangka Belitung.
Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ketum Mahmud harus berada sekitar 2 jam transit di Bandara kebanggaan warga Kepri.
Sambil menikmati kopi pahit dan beberapa batang rokok di kawasan Bandara, kami banyak bertukar pikiran soal perkembangan organisasi khususnya PJS yang pada bulan Mei akan merayakan HUT I nya di wilayah Timur Indonesia.
Mahmud yang merupakan ahli pers dari Dewan Pers mengupas soal pemberitaan dari berbagai media siber di lingkungan PJS.
Ini berawal ketika Sekretaris DPC PJS Kota Batam, Remhot Jebril menanyakan soal rilis yang masuk ke ruang redaksi yang isinya menuding miring pihak lain. Tanya Remhot, apakah ini bisa naik tanpa harus melakukan konfirmasi kepada pihak yang dituding meskipun rilis itu berasal dari badan resmi seperti LBH atau dari LSM yang memiliki badan hukum.
Ketum PJS dengan tegas mengatakan jika kasus ini wajib dikonfirmasi kepada pihak yang merasa diserang atau dituding. Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak meminta konfirmasi sebagai bentuk hak jawab atas tudingan dari pihak lain.
"Itulah namanya cek and balance dari sebuah berita sehingga berita yang dinaikan cover both side sehingga berimbang. Artinya jurnalis itu memiliki etikad baik dalam menjalankan profesi jurnalis yang mencerminkan profesionalitas kita dalam menjalankan tugas yang mulia ini," kata Mahmud dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada Infokepri.com
Fungsi kontrol sosial
Ketua DPC PJS Kota Batam Gusmanedy mempertanyakan sejauh mana kapasitas organsiasi dalam melakukan kontrol terhadap sebuah lembaga baik pemerintah maupun swasta.
Lagi-lagi Mahmud mengatakan jika organsiasi profesi pers seperti PJS diwajibkan menguji informasi yang masuk ke kantor organisasi pers. Upaya untuk membedah suatu persoalan serta melakukan investigasi secara mendalam adalah tugas organsiasi ini. Keluar secara tim untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin adalah hal yang wajib dilakukan oleh organisasi pers maupun secara individu jurnalis.
"Lakukan kajian dan berusaha untuk berdiri netral sambil memberikan masukan kepada pihak lain bahkan meminta mereka untuk memberikan penjelasan baik secara langsung maupun secara tertulis. Hasil dari penjelasan itu bisa dijadikan bahan rilis untuk dibagikan kepada teman-teman jurnalis sebagai rilis resmi dari organsiasi. Jadi dalam rilis itu akan memuat juga pendapat atau pertimbangan pengurus dalam melihat persoalan yang diinvestigasi dan dinarasikan dalam sebuah rilis berita," tegas Mahmud.
Dirinya pun menegaskan jika sebuah berita menyangkut kepentingan orang banyak seperti bencana alam berupa banjir, kebakaran, gempa, tsunami maka wajib untuk segera dipublish untuk diketahui oleh pembaca. Namun, jurnalis pun memiliki kewajiban menghubungi pihak terkait untuk dimintai keterangan terkait dengan bencana yang terjadi itu sehingga pemberitaan yang lengkap tersaji dengan berbagai keterangan dari pihak yang berkompeten.
Ambil peluang UKW
Terkait dengan rencana akan dilakukannya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang difasilitasi oleh Dewan Pers diberbagai daerah, maka diharapkan anggota PJS ikut UKW yang dilaksanakan oleh lembaga uji dari perguruan tinggi seperti UPN Veteran Yogyakarta atau LSPR Jakarta. Dengan demikian PJS telah mensukseskan program Dewan Pers yang sangat tetap dengan visi PJS itu sendiri untuk menjadikan jurnalis berintegritas, kompeten dan profesional.
Diketahui ada 5 daerah dimana lembaga uji UKW UPN Yogyakarta akan menggelar UKW secara gratis diantaranya di Kepri, Kaltim, Kalsel, NTT dan Gorontalo.
"Ambil kesempatan ini dan jadilah orang yang pertama ikut UKW yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Jika kita tidak mengambilnya, maka orang lain akan menggunakan kesempatan ini dan saudara hanya menjadi penonton," tegas Mahmud yang juga sebagai penguji UKW di UPN Veteran Yogyakarta itu.
Tak terasa waktu ngobrol bersama Ketua Umum DPP PJS terasa begitu singkat. Namun, kami mendapat pelajaran berharga atas berbagai pandangannya soal tugas jurnalis yang profesional.
Berharap ke depan waktu khusus untuk berdiskusi bersama Ketum DPP PJS akan terjadi dikesempatan mendatang. (Nard/R)
Mahmud Marhaba demikian nama lengkap Ketum DPP PJS itu akan melakukan road show ke tiga daerah di daratan Sumatera dalam rangka menghadiri Musda dan Pelantikan DPD PJS Sumsel, Lampung dan Bangka Belitung.
Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ketum Mahmud harus berada sekitar 2 jam transit di Bandara kebanggaan warga Kepri.
Sambil menikmati kopi pahit dan beberapa batang rokok di kawasan Bandara, kami banyak bertukar pikiran soal perkembangan organisasi khususnya PJS yang pada bulan Mei akan merayakan HUT I nya di wilayah Timur Indonesia.
Mahmud yang merupakan ahli pers dari Dewan Pers mengupas soal pemberitaan dari berbagai media siber di lingkungan PJS.
Ini berawal ketika Sekretaris DPC PJS Kota Batam, Remhot Jebril menanyakan soal rilis yang masuk ke ruang redaksi yang isinya menuding miring pihak lain. Tanya Remhot, apakah ini bisa naik tanpa harus melakukan konfirmasi kepada pihak yang dituding meskipun rilis itu berasal dari badan resmi seperti LBH atau dari LSM yang memiliki badan hukum.
Ketum PJS dengan tegas mengatakan jika kasus ini wajib dikonfirmasi kepada pihak yang merasa diserang atau dituding. Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak meminta konfirmasi sebagai bentuk hak jawab atas tudingan dari pihak lain.
"Itulah namanya cek and balance dari sebuah berita sehingga berita yang dinaikan cover both side sehingga berimbang. Artinya jurnalis itu memiliki etikad baik dalam menjalankan profesi jurnalis yang mencerminkan profesionalitas kita dalam menjalankan tugas yang mulia ini," kata Mahmud dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada Infokepri.com
Fungsi kontrol sosial
Ketua DPC PJS Kota Batam Gusmanedy mempertanyakan sejauh mana kapasitas organsiasi dalam melakukan kontrol terhadap sebuah lembaga baik pemerintah maupun swasta.
Lagi-lagi Mahmud mengatakan jika organsiasi profesi pers seperti PJS diwajibkan menguji informasi yang masuk ke kantor organisasi pers. Upaya untuk membedah suatu persoalan serta melakukan investigasi secara mendalam adalah tugas organsiasi ini. Keluar secara tim untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin adalah hal yang wajib dilakukan oleh organisasi pers maupun secara individu jurnalis.
"Lakukan kajian dan berusaha untuk berdiri netral sambil memberikan masukan kepada pihak lain bahkan meminta mereka untuk memberikan penjelasan baik secara langsung maupun secara tertulis. Hasil dari penjelasan itu bisa dijadikan bahan rilis untuk dibagikan kepada teman-teman jurnalis sebagai rilis resmi dari organsiasi. Jadi dalam rilis itu akan memuat juga pendapat atau pertimbangan pengurus dalam melihat persoalan yang diinvestigasi dan dinarasikan dalam sebuah rilis berita," tegas Mahmud.
Dirinya pun menegaskan jika sebuah berita menyangkut kepentingan orang banyak seperti bencana alam berupa banjir, kebakaran, gempa, tsunami maka wajib untuk segera dipublish untuk diketahui oleh pembaca. Namun, jurnalis pun memiliki kewajiban menghubungi pihak terkait untuk dimintai keterangan terkait dengan bencana yang terjadi itu sehingga pemberitaan yang lengkap tersaji dengan berbagai keterangan dari pihak yang berkompeten.
Ambil peluang UKW
Terkait dengan rencana akan dilakukannya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang difasilitasi oleh Dewan Pers diberbagai daerah, maka diharapkan anggota PJS ikut UKW yang dilaksanakan oleh lembaga uji dari perguruan tinggi seperti UPN Veteran Yogyakarta atau LSPR Jakarta. Dengan demikian PJS telah mensukseskan program Dewan Pers yang sangat tetap dengan visi PJS itu sendiri untuk menjadikan jurnalis berintegritas, kompeten dan profesional.
Diketahui ada 5 daerah dimana lembaga uji UKW UPN Yogyakarta akan menggelar UKW secara gratis diantaranya di Kepri, Kaltim, Kalsel, NTT dan Gorontalo.
"Ambil kesempatan ini dan jadilah orang yang pertama ikut UKW yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Jika kita tidak mengambilnya, maka orang lain akan menggunakan kesempatan ini dan saudara hanya menjadi penonton," tegas Mahmud yang juga sebagai penguji UKW di UPN Veteran Yogyakarta itu.
Tak terasa waktu ngobrol bersama Ketua Umum DPP PJS terasa begitu singkat. Namun, kami mendapat pelajaran berharga atas berbagai pandangannya soal tugas jurnalis yang profesional.
Berharap ke depan waktu khusus untuk berdiskusi bersama Ketum DPP PJS akan terjadi dikesempatan mendatang. (Nard/R)
Editor : P Sipayung.
