Hadiri Musrenbang Kecamatan Kinali, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Pasbar Daliyus K

Wabup Pasbar Risnawanto bersama Wakil Ketua DPRD Pasbar Daliyus K saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Kinali di Aula Sayang Tak Sudah, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Selasa (31/1)(Fhoto : Pandapotan/Infokepri.com)

By Pandapotan

PASAMAN BARAT, Infokepri.com - Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kinali, Selasa (31/1) di Aula Sayang Tak Sudah, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali.

Dalam Musrenbang tersebut, Kecamatan Kinali Tahun Anggaran 2024 itu mengusulkan 45 usulan pembangunan. Menanggapi usulan tersebut, Wabup Risnawanto menegaskan pada peserta musyawarah, agar menjadikan kemampuan APBD  Pasbar sebagai acuan dalam mengusulkan prioritas pembangunan.

"45 usulan yang disampaikan telah diinput pada Aplikasi SIPD dan menjadi pembahasan pada Musrenbang, namun hal ini harus mengacu pada anggaran APBD kita. Selama ini yang terjadi adanya keluhan dari masyarakat, banyak usulan yang tidak disetujui. Karena itu, pada Musrenbang ini kita pilih yang menjadi prioritas utama kita, namun tetap melihat kemampuan APBD Pasbar," kata Risnawanto.

Menurutnya, dalam mengajukan prioritas Musrenbang, perlu diperhatikan beberapa alokasi APBD yang sudah dipresentasikan sesuai aturan pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi perhitungan dalam menganalisa dan mengusulkan hal yang sangat prioritas, agar tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat sesuai dengan kapasitas anggaran yang terbatas.

"Ditahun 2023, alokasi APBD sudah dipresentasikan dibidang kesehatan sebanyak 15 persen, itu berarti kurang lebih sebanyak 150 milyar. Selanjutnya, dibidang pendidikan 30 persen atau senilai 370 milyar. Infrastruktur atau alokasi pembangunan sebanyak 10 persen, itu berarti sekitar 112 milyar. Hal seperti ini menjadi analisa kita dan perhitungan kita dalam mengusulkan hal yang sangat prioritas, sebab anggaran sangat terbatas," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Daliyus K menyebutkan seperti halnya Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten, di DPRD atau usulan ditingkat legislatif akan mengalokasikan melalui pokir DPRD. Ia menghimbau, agar kegiatan Musrenbang itu diikuti dengan seksama. Ia juga meminta semua pihak bahu membahu agar pembangunan di Pasbar dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, Sekretaris Bappelitbangda Pasbar Ikhwandri dalam paparan pembangunan menyampaikan beberapa isu strategis dan permasalahan, serta rencana prioritas pembangunan di tahun 2024. Usulan pembangunan Nagari Kinali Tahun Anggaran 2024 sebanyak 57 usulan, ditolak oleh Mitra Bappelitbangda karena bukan kewenangan Kabupaten sebanyak 17 usulan dan diteruskan sebanyak 40 usulan. Sedangkan Nagari Katiagan mengusulkan 5 usulan, dan semuanya diteruskan karena sesuai kewenangan. Sehingga total usulan pembangunan Kecamatan Kinali Tahun Anggaran 2024 menjadi sebanyak 45 usulan.

"Rendahnya kualitas SDM, rendahnya nilai tambah bagi petani, terbatasnya kesempatan kerja, belum efentif program penanggulangan kemiskinan, adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, belum terwujud tata kelola pemerintahan efektif dan efisien, belum optimal keamanan dan ketertiban serta pengamalan agama dalam masyarakat. Ditahun 2023 ini, kita anggarkan lebih kurang 17 milyar untuk Kecamatan Kinali," terang Ikhwandri.

Hal serupa juga disampaikan Camat Kinali Saparuddin, ia menyebutkan usulan pembangunan Kecamatan Kinali Tahun Anggaran 2024 sebanyak 45 usulan yang terdiri dari 40 usulan Nagari Kinali dan 5 usulan dari Nagari Katiagan. Ia mengajak peserta Musrenbang untuk aktif mengikuti kegiatan itu dan memberikan argumen serta dapat menentukan prioritas sesuai dengan urgensi, kebutuhan dan visi misi Pemda Pasbar.

"Kepada delegasi Musrenbang nagari agar dapat memberikan informasi tambahan, sehingga usulan lebih mudah dipahami. Kepada OPD berkenan memberi kesempatan agar usulan melalui Musrenbang dapat diakomodir pada pembiayaan APBD, APBD Provinsi dan APBN. Kepada bapak DPRD berkenan mempertahankan usulan ditingkat legislatif dan mengalokasikan melalui pokir DPRD," ungkapnya.(pdp)

Editor : P Sipayung