Tahun 2023 Diprediksi Krisis Ekonomi, Bupati Natuna : Penganggaran Diutamakan untuk Kesejahteraan Masyarakat
 |
| Bupati Natuna Wan Siswandi Saat Berada di Ruang Kerjanya Kamis (13/10/2022) (Fhoto : Ist) |
NATUNA, Infokepri.com - Baru -baru ini, pidato Presiden Joko Widodo, mengungkapkan jika tahun depan perekonomian dunia akan mengalami kegelapan atau resesi ekonomi global.
Hal tersebut diakibatkan Covid-19 yang melanda dunia, ditambah lagi adanya perang antara Ukraina dengan Rusia. Oleh sebab itu Presiden meminta agar masyarakat Indonesia jeli membaca situasi.
”Saya meminta masyarakat berhati-hati mulai saat ini. Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun gelap akibat krisis ekonomi, pangan, hingga energi akibat pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia-Ukraina,” ujar Bupati Natuna Wan Siswandi menyampaikan pidato Presiden dalam pidatonya saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya pada Kamis (13/10/2022).
Menanggapi hal itu, Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan, jika tahun depan pemerintah daerah akan melihat kondisi kemampuan keuangan daerah.
Jika terjadi hal tak diinginkan, Pemda Natuna akan menyesuaikan penganggaran dengan kemampuan keuangan daerah diutamakan bagi kesejahteraan masyarakat.
Disektor pembangunan, Wan Siswandi mengambil kebijakan untuk mengutamakan kebutuhan prioritas. Jika tidak sangat diperlukan maka pembangunan akan dipending dulu.
“Kepastian keuangan belum jelas, takut jadi beban daerah. Buat apa pembangunan kita paksakan,” ujar Siswandi
Menurut Wan Siswandi, kondisi krisis ekonomi juga dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, pemda harus melakukan penghematan dan menghindari kegiatan mubazir.
Meski demikian ungkapnya, kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas seperti pembangunan embung air, akan tetap diprioritaskan pemda.
”Itupun uangnya kan dari pusat. Tetapi pemda punya kewajiban bebaskan lahan, kita siapkan Rp 6 miliar. Itu gak masalah, yang kita utamakan kepentingan masyarakat,” jelas Wan Siswandi.
Menyikapi persoalan keuangan saat ini, Wan Siswandi mengatakan pemda akan berupaya memberi pemerataan dalam porsi penganggaran.
“Jangan sampai pembangunan terus jalan, tapi gaji PTT, TPP, gaji RT-RW, dana desa semua itu tak terbayar. Mereka kan mau hidup juga,” sebutnya.
“Intinya baik pusat atau daerah saling menyesuaikan. Sumber keuangan kita dari DBH, kita tak menganggarkan lebih dari estimasi,” pungkasnya. (Nard/R).
