Pemkab Lingga Terima Penghargaan dari KPK RI

Suasana Pertemuan

LINGGA, Infokepri.com - Pemerintah Kabupaten Lingga menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kategori Pemerintah daerah dengan peningkatan skor indeks pencegahan korupsi MCP tertinggi tahun 2021 dan kategori Admin MCP terbaik tahun 2021.

Penghargaan tersebut langsung diterima Bupati Lingga, pada rapat koordinasi dan monitoring program pemberantasan korupsi terintergrasi di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bersama dengan KPK RI.

Pada Rakor, dihadiri oleh Inspektur Itjen Kemendagri RI, Wakil Ketua KPK RI, dan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, di Aula Wan Sri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Tanjung Pinang. Kamis, (21/04/2022)

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lingga, Muhammad Nizar menegaskan capaian ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, ditingkat daerah baik Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan admin MCP sendiri, serta peran pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh KPK.

"Apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi ini. Terhadap kinerja-kinerja OPD yang terlibat. Mudah-mudahan prestasi ini menjadi spirit baru dalam bekerja untuk tahun-tahun mendatang," katanya.

Suasana Pertemuan

Bupati Lingga berpesan agar tidak cepat puas, bisa saja kedepannya indikator MCP bertambah. Oleh karena itu, perlu adanya wujud komitmen kuat dari semua pihak, tidak hanya kepala daerah dalam upaya pencegahan korupsi ini. 

Terutama penguatan di Inspektorat dalam peningkatan mutu dan kualitas SDM, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal atau pendeteksi dini.

Lanjutnya, Pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit ruang dalam tindak korupsi. Kerena peran Kepala Daerah adalah melindungi daerahnya didalam dan luar peradilan, apalagi yang bersentuhan dengan Tipikor. 

"Terimakasih kepada Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah 1 (Sumbagut), Maruli Tua Manurung dan Tri Desa selaku koordinator wilayah Kepulauan Riau atas asistensinya terhadap Kabupaten Lingga," katanya.

"Dengan baiknya nilai MCP ini, maka paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik. Juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan," terangnya.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.

Dari data yang disampaikan Wakil Ketua KPK RI, Nurul Gufron pada rapat tersebut, Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, Kabupaten Lingga berada pada skor 74,78, sementara Statistik pengaduan masyarakat hanya berjumlah 21 pengaduan terhitung sejak 2017.

Berikutnya, statistik laporan gratifikasi nihil, terhitung dari tahun 2015.Tingkat kepatuhan LHKPN tahun 2021 juga sangat bagus, baik itu laporan dari eksekutif maupun legislatif, dengan nilai 100 persen. (rdk)