Wakil Ketua Komisi I DPRD Pasbar Kecewa kepada Pihak PT BPP Lantaran Tidak Menghadiri Hearing
 |
| Komisi I DPRD Kabupaten Pasbar Gelar Hearing (19/11/2021) (Fhoto : Pandapotan) |
PASAMAN BARAT, Infokepri.com – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Pasaman Barat Ali Nasir sangat kecewa terhadap pihak management PT Bakrie Pasaman Plantation (BPP) lantaran tidak menghadiri hearing yang mereka gelar untuk membahas tuntutan Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau, Kecamatan Parit Koto Balingka terkait kekurangan lahan plasma seluas 300 hektare.
“Kami meminta pihak PT BPP memiliki etikad baik, pasalnya hari ini kita hearing dengan kelompok tani, Pemkab dan instansi terkait membahas tuntutan masyarakat namun pihak manajemen PT Bakrie tidak hadir,” kata Ali Nasir, Jumat (19/11/2021).
Ia menyebut PT BPP tidak menghormati DPRD dan Pemkab Pasbar. Padahal surat undangan secara tertulis telah disampaikan.
“ Kami kecewa dan diharapkan pada hearing berikutnya mereka harus hadir, “ tegasnya.
Ia menyebut pihaknya akan menggelar hearing kembali pada awal Desember nanti agar permasalahan ini jelas dan tidak menjadi polemik.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD, Dirwansyah juga sangat menyayangkan ketidakhadiran PT BPP saat hearing di DPRD.
Ia menyebut masyarakat ingin kejelasan dan menuntut lahan plasma yang dijanjikan perusahaan.
“ Kalau memang diperuntukkan untuk masyarakat serahkan masyarakat. Kalau memang itu hak perusahaan silahkan perusahaan yang mengolahnya,” sebutnya.
Menurutnya masyarakat sudah puluhan tahun menuntut kekurangan lahan plasma kepada PT BPP, namun sampai saat ini belum dipenuhi.
Beliau mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Pasaman ingin bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menentukan titik koordinat lahan plasma itu dan pihak perusahaan harus hadir.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi IV Adriwilza yang mengharapkan kepada perusahaan bila ada kekurangan 300 hektare untuk lahan plasma silahkan diserahkan kepada masyarakat.
Ia juga mengharapkan agar pihak BPN lebih transparan kepada masyarakat terkait legalitas HGU perusahaan sehingga tidak menjadi polemic.
Sementara itu Asisten I PemKab Pasaman Barat Setia Bakti mengharapkan perusahaan PT BPP dapat hadir untuk membahas persoalan itu. Ia menyebut pihaknya akan siap untuk menghadiri hearing yang akan digelar DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan mengharapkan pihak PT BPP juga hadir.
Sudirman salah seorang tokoh masyarakat Sikabau mengatakan pada tahun 1994 ada penyerahan dari ninik mamak kepada perusahaan. Namun hingga saat ini masih ada kekurangan lahan plasma yang belum dibangun dan diserahkan seluas 300 hektare.
“ Kita ingin perusahaan menyerahkan lahan plasma itu dan diharapkan DPRD Pemkab dan BPN dapat berpihak kepada masyarakat, “ ujarnya.
Terpisah, Manager PT BPP Pasaman Barat Bobby saat dikonfirmasi awak media meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Pasaman Barat serta pihak yang hadir lainnya.
“ Terkait ketidakhadiran pihak manajemen PT BPP sama sekali tidak disengaja, katanya.
Menurutnya ada kesalahan prosedur administrasi, sehingga surat sampai ke pimpinan baru siang ini.
“ Pada saat yang bersamaan, seluruh pimpinan sudah ada agenda masing-masing. PT. BPP siap menghadiri undangan pertemuan tersebut, jika ada agenda selanjutnya, katanya.
Turut hadir dalam hearing tersebut, anggota Komisi 3, Erianto, Meilizar Dt Sampono, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pengesahan BPN Pasbar, Hendra Gunawan. (pdp)
