Terapkan Belajar Tatap Muka, Kadisdikpora Lingga : Ada Dua Kebijakan Yang Akan Diterapkan Dimasa Pandemi Covid-19 - Info Kepri -->
Trending News
Loading...

Terapkan Belajar Tatap Muka, Kadisdikpora Lingga : Ada Dua Kebijakan Yang Akan Diterapkan Dimasa Pandemi Covid-19

 

Terapkan Belajar Tatap Muka, Kadisdikpora Lingga : Ada Dua Kebijakan Yang Akan Diterapkan Dimasa Pandemi Covid-19

LINGGA, Infokepri.com -  Jelang akan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar yang akan efektif terhitung pada 12 Juli 2021 mendatang. Kepalsa Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Lingga menyampaikan bahwa ada dua kebijakan yang berlaku di Kabupaten Lingga terkait Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Bagi daerah yang berada dalam zona orange seperti, Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga dan Kecamatan Lingga Utara masih diharuskan melaksanakan sistem belajar dari rumah (BDR) atau dalam jaringan (Daring) atau dengan kata lain sistem belajar online.

Sedangkan untuk wilayah lain seperti, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Kepulauan Posek, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Sebayang, Kecamatan Bakung Serumpun, Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar dan Kecamatan Temiang Pesisir boleh menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka”, Ucap Drs. Junaidi Adjam, Kadisdikpora Kabupaten Lingga, Kamis (08/07/2021)

Kata Junaidi, kebijakan dan keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil konfirmasi dan koordinasi bersama dengan Tim Satuan Tugas Covid-19 dan hal tersebut disampaikan berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 03/KB/2021. Nomor 384/2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, No.440-717/2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi covid-19 yang menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2021/2022 di mulai tanggal 12 Juli 2021, terangnya.

“Kegiatan tatap muka tetap berpedoman kepada surat keputusan bersama empat (4) kementerian, yang prinsipnya harus dengan persetujuan orang tua/wali murid dan juga dilakukan tetap dengan penerapan protokol kesehatan”, tutup Junaidi.(MC/Syaf)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel