Kritik IMKL Dinilai Terlalu Mendiskreditkan Pimpinan Daerah, Mantan Ketua IMKL Sayangkan, Pernyataan Kritik Mahasiswa
LINGGA, Infokepri.com - Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) Kota Tanjungpinang, Nobariasyah menilai kritik yang disampaikan oleh pengurus IMKL periode sekarang kepada Bupati Lingga terlalu tendensius dan berlebihan. Seharusnya pengurus IMKL, melakukan koordinasi sebelum mengeluarkan pendapat yang mendiskreditkan pimpinan daerah.
"Saya menilai isu-isu yang dikembangkan kawan-kawan justru cendrung tidak melewati kajian yang relevan, tapi cendrung berpedoman pada informasi-informasi media," kata Rian, sapaan akrabnya ketika dihubungi, Minggu (04/07/2021).
Dia mengatakan mahasiswa punya kebebasan yang kuat untuk menjadi pilar masa depan, salah satunya dengan mengkritik kebijakan pemerintah. Namun disisi lain, perlu adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah, agar informasi yang dijadikan bahan kritikan itu jelas, menjadi referensi dan bahan diskusi kembali.
"Koordinasi itu penting, saya mantan ketua, saya juga kerap menanggapi isu-isu yang beredar," terang dia.
Pada kasus ini, program 100 yang dikritik oleh IMKL Tanjungpinang, bukan merupakan bagian dari program yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Sebab, pernyataan itu telah disampaikan langsung oleh Bupati Lingga, bahwa pada pemerintahnya tidak ada program kerja 100 hari demi penyetaraan ekonomi setara dengan Kabupaten Kota lain di Kepri, tetapi satu periode perjuangan itu akan dilakukan.
"Bukannya telah disampaikan Bupati, tidak ada program kerja 100 hari. Ini jelas disampaikan saat memimpin kabupaten ini. Jadi apanya yang harus mereka kritik, ini salah. Jangan gagal paham. Kesannya tendisius menyudutkan," ucap dia.
Pernyataan pengurus IMKL sekarang ini menurutnya justru IMKL sendiri kurang melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah. Sehingga muncul asumsi bahwa kebijakan pimpinan daerah salah atau asal-asalan,
"Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan prinsip good government itu benar. Tapi sekali saya katakan harus koordinasi, komunikasi. Jalin komunikasi, biar sama sama tau," tegas dia.
Masalah pemberhentian PTT/THL, justru IMKL harus memahami dulu mekanisme perjanjian kontrak kerja. Menurutnya dalam sistem kontrak sudah jelas tiba masanya, bisa diperpanjang bisa juga tidak. Karena pemerintah sendiri punya analisis dalam menilai kinerja bawahannya.
"Kenapa kontraknya tidak diperpanjang. Yang namanya kontrakkan begitu, diperpanjang atau tidak. Sudah jelas bukan bertahan kerja selama-lamanya," papar dia.
Lain lagi pernyataan yang disampaikan mantan pengurus IMKL Yazid. Yazid mengatakan bahwa kritik yang disampaikan IMKL Tanjungpinang kepada pemerintah daerah kurang tepat dengan kondisi pada hari ini. Harusnya mahasiswa paham, dengan kondisi pemerintah yang bersikeras, berjuang memutuskan mata rantai penyebaran covid-19. Hal ini sangat diperlukan kerjasama yang baik.
Mahasiswa dan pemerintah memang tak bisa dipisahkan. Tetapi tahan dulu, jangan kesannya menjadi keadaan memanas.
"Jangan muluk-muluklah, sekarang ini kita perlu kerja sama yang baik dalam memutuskan mata rantai covid-19. Seharusnya kita sebagai kontrol sosial mampu memberi gagasan terbaik untuk keluar pada kondisi sakit saat ini," pungkas Yazid.(R/Syaf)
