Ranperda RPP APBD Batam 2020, Berikut Jawaban Walikota Atas Pandangan Fraksi DPRD
Selasa, 22 Juni 2021
 |
| Suasana Paripurna Ke IV |
BATAM, Infokepri.com - Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan segera menjalani dan melengkapi sesuai harapan Fraksi DPRD Batam, terkait penjelasan Walikota Batam tentang Ranperda RPP APBD Kota Batam, tahun anggaran 2020.
Dalam penyampainnya, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan bahwa Pemko mengucapkan terima kasih agar pengelolaan anggaran dana Covid-19 dilaksanakan dengan teliti dalam penggunaan, penyaluran tetap sasaran, efisien, transparan dan akuntabel. Dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran, dan meningkatkan realisasi belanja terutama sektor yang langsung ke masyarakat.
"Terkait SILPA tahun 2020 sebesar Rp 270 Miliar lebih berdasarkan hasil audit BPK, bahwa APBD kota Batam tahun 2021 telah dianggarkan sebesar Rp 107.710.833.667 hal ini akan dilakukan penyesuaian pada saat anggaran APBD Tahun 2021 pada kos pembiayaan," jelasnya, Hal tersebut disampaikannya pada tanggapan dan atau jawaban Walikota atas pandangan umum Fraksi terhadap RPP APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020.
Lanjutnya, Pemko Batam sepakat agar kinerja satuan perangkat daerah lebih ditingkatkan sehingga anggaran belanja lebih dimaksimalkan dan tepat sasaran penggunaannya sesuai dengan perencanaan. Dan Pemko Batam akan menindak lanjuti rekomendasi BPK Kepri yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan.
"Namun, kami sadari karena keterbatasan dalam memaknai tanggapan yang belum sesuai dengan harapan anggota Dewan, maka kami segera melengkapinya pada saat pembahasan teknis nantinya," tutupnya di ruang sidang utama DPRD Batam, Batam Centre - Batam (21/6).
 |
| Suasana Paripurna Ke III |
Sebelumnya, dalam pandangan umum Fraksi DPRD Batam, pada Rapat Paripurna ke III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, Juru Bicara Fraksi Hanura, Rubina Situmorang menyampaikan bahwa dalam situasi pandemi agar seluruh jajaran Pemko Batam, terkait dengan pengelolaan dana Covid-19 harus bisa lebih teliti dalam penggunaan dan penyerapan, serta lebih teliti dalam administrasi pelaporan.
"Karena diberbagai daerah di Indonesia, sudah banyak yang tersandung hukum terkait penggunaan dan pengelolaan dana anggaran Covid-19," jelasnya pada pandangan Fraksi terhadap penjelasan Walikota (Wako) Batam terakit Ranperda RPP APBD Kota Batam, tahun anggaran 2020, (18/6).
Berikutnya, Juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Fadhli menyampaikan bahwa realisasi pendapatan, potensi daerah yang melimpah apabila dikelola secara baik maksimal oleh pemerintah daerah tentu saja memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan PAD, Semua pendapatan terdiri dari, Pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, dan lain PAD yang besar.
Tidak tercapainya target disebabkan karena relatif masih kurangnya kemapuan aparatur dalam mengelola potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan, masih kurangnya pengadministrasian yang belum terlaksana dengan baik dan masih kurangnnya kesadaran wajib pajak dan retribusi.
Lanjutnya, Fraksi PKB sangat menyayangkan, realisasi belanja yang sangat minim yang mencapai 87.06%, seharusnya pendapatan yang optimal diiringi juga dengan belanja yang optimal, apalagi hal ini terkait belanja kegiatan yang merupakan kebutuhan kemaslahatan masyarakat, termasuk beberapa kegiatan rencana kerja yang tidak dilaksanakan.
"Terkait SILPA 2020 senilai Rp 270,6 Miliar lebih bagi kami ini terlalu besar, menandakan target yang tidak terealisasi dengan baik, yang akan datang kita berharap dengan perencanaan termasuk berbagai program kegiatan harus melalui kajian yang tepat agar dapat terealisasi dan tidak menyisakan dana SILPA yang besar," jelasnya.
"Terkait aset, yang menjadi pertanyaan kami. apakah aset yang dilaporkan sudah sesuai dengan bertambahnya belanja modal tahun 2020. Catatan lain, kami meminta kepada Wako Batam, agar tegas kepada OPD yang diundang untuk menghadiri RDP dengan DPRD sebaiknya didampingi dengan yang bisa mengambil keputusan," tutupnya.
Baca Juga:
Di tempat yang sama, Juru bicara Partai Amanat Nasional (PAN), H.Syahrul menyampaikan bahwa realisasi PAD Tahun 2020 sebesar Rp 2,277,504,994.800,15, dengan target Rp 2,6 Triliun sekian. Untuk meningkatkan pendapatan PAD secara signifikan Fraksi PAN mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang lebih komprehensif.
Lanjutnya, anggaran tahun 2020 masih terdapat selisih, fraksi PAN mencermati bahwa SILPA masih terlalu besar dilihat dari aspek perencanaan, masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dilaksanakan.
Berarti, target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi, seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan tidak bisa dilaksanakan hanya karena persoalan teknis, seperti gagal lelang dan lainnya sehingga anggaran dikembalikan ke kas daerah.
Kebutuhan-kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas. Agar memenuhi hak masayarakat dibidang kesehatan, pendidikan dan kiesejateraan harus didahulukan. Pembangunan infrastuktur juga penting, namun harus dilihat skala prioritasnya. "Kami melihat masih adanya kesenjangan dengan pembangunan untuk infrastruktur pendidikan," terangnya.
"Memberikan sanksi tegas kepada pejabat teknis yang tidak secara benar menjalankan Tupoksi nya. Kami menemukan beberapa OPD yang belum bisa menyerahkan laporan kinerjanya. Ini bisa menghambat pembangunan kota Batam, untuk itu bila perlu diganti sama yang berkompeten di bidangnya," tegasnya.
Selanjutnya, Juru bicara Fraksi Nasdem, Taufik Muntasir memberikan asprisiasi dengan diraihnya WTP tiga kai berturut-turut, Pemko Batam, dengan capaian capian jangan buat lengah, karena masih banyak hal-hal yang perlu perbaikan Perda ini dibahas untuk lebih lanjut.
Diakhir rapat, selaku Pimpinan Rapat, Ahmad Surya menyampaikan bahwa pembahsan RPP ABPD tahun anggaran 2020, akan dilakukan oleh Badan anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran Pemko Batam.
"Diharapkan Banggar DPRD Batam, bersama tim anggaran Pemko Batam untuk segera melakukan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku," tutupnya, didampingi Wakil Walikota Batam, Wakil Ketua I dan II DPRD Batam. (AP)
