Musrembang Batam, Wagub Kepri Berharap Kabupaten/Kota Dapat Berkolaborasi Dalam Pembangunan

Pemukulan Gong oleh Wagub Kepri

KEPRI, Infokepri.com - Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Marlin Agustina menyampaikan bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Kepri. Arah kebijakan diselaraskan dengan tema pembangunan 2020 silam.

 

Ia berharap daerah kabupaten dan kota mampu berkolaborasi dalam pembangunan daerah. "Antusias masyarakat dalam mengawal aspirasinya sangat luar biasa. Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, Musrenbang tingkat Kota Batam resmi dibuka," terangnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tingkat Kota Batam Tahun 2021 di Ballroom Hotel Harmoni One, Batam Centre - Batam. Selasa, (06/04/2021)

 

Ia melanjutkan, Pemprov Kepri telah menetapkan pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan sebagai pusat hubungan logistik internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif serta international trade and finance center.

 

Penetapan ini agar Batam, dan Kepri secara umum akan semakin maju dan berdaya saing dengan negara tetangga dalam semua aspek kehidupan. "Untuk itu perlu perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara provinsi dan kota, serta seluruh kabupaten di Kepri. Kepri yang makmur, berdaya saing dan berbudaya akan cepat terwujud," katanya.

 

Untuk itu, ditetapkanlah fokus pembangunan wilayah Kota Batam. Di antaranya pada pengembangan jalur transportasi lokal dan internasional, pembangunan jalan, jembatan dan drainase, Pembangunan infrastruktur utama dan penunjang kegiatan industri, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

 

Ada juga pengembangan industri galangan kapal, jasa kepelabuhan, pergudangan, offshore, dan elektronik, pengembangan pelabuhan logistik, pengembangan kawasan industri dan pariwisata Galang Rempang. Juga menjadikan Batam sebagai tujuan utama wisata MICE di Indonesia, memfasilitasi dan percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

 

Wagub Kepri berharap bahwa ada rangkaian sinergis berkelanjutan yang diikuti pula oleh kabupaten/kota dimana tema pembangunan pada RKPD provinsi kepri tahun 2022 mewarnai tema pembangunan pada RKPD tahun 2022 kabupaten/kota. Hal ini akan memberikan nuansa kolaborasi dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

 

Foto Bersama

Pada kesempatan itu juga, Wagub Marlin menyampaikan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Temanya adalah Peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai budaya melayu dan nasional. Tema itu dalam rangka mewujudkan Visi Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.

 

Dalam penyusunan RKPD tahun 2022, Ia mengatakan bahwa estimasi pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,7 persen di tahun 2022 dan akan terus meningkat. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 6,01 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,1 persen.

 

Untuk mewujudkan semua itu, arah kebijakannya pun terpapar dalam empat poin. Yaitu Pertama pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya; Kedua peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata; Ketiga pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan Keempat peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal.

 

Berikutnya, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbang) Batam, Wan Darussalam mengatakan bahwa sebelum Musrenbang tingkat Kota Batam, pihaknya sudah menggelar sosialisasi SIPD, Pra Musrenbang Kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hingga saat ini tingkat Kota Batam.

 

"Dari tahapan-tahapan itu, terkumpul usulan masyarakat, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), hingga Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan yang nilainya mencapai Rp 5.946.524.931.344," terangnya.

 

Adapun usulan tersebut berasal dari Renja OPD mencapai Rp 4.451.257.163.539 kemudian Pokir Dewan Rp 247.170.537.597 dan usulan masyarakat mencapai Rp 1.248.097.230.208.

 

Dengan tingginya usulan tersebut, belum semua usulan dapat ditampung mengingat kekuatan APBD Batam hanya Rp 2,9 Triliun hingga Rp 3,1 Triliun.

 

"Mengingat kemampuan APBD Batam hanya Rp 2,94 Triliun sampai Rp 3,1 Triliun, maka tidak semua dapat dipenuhi. Untuk itu, perwakilan masyarakat dimohon hadir dalam pembahasan dua hari ini," katanya.

 

Musrenbang Kota Batam berlangsung selama dua (2) hari. Dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari 12 kecamatan di Batam, dan dalam kesempatan tersebut disampaikan juga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Batam. (AP)