Bupati Sergai Terima Kunker Anggota DPR RI
SERGAI, Infokepri.com – Bertempat di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya menerima kunjungan kerja (Kunker) anggota DPR RI Komisi V, Bob Andika Mamana Sitepu, SH dan Komisi I, Dede Indra Permana, SH, Rabu (21/04/2021).
Dalam sambutannya Bupati Sergai Darma Wijaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran anggota DPR RI ke Kabupaten Sergai dalam rangka bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Pertama-tama, kami ingin menyampaikan bahwasannya dari tahun-ketahun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sergai terus meningkat, hal ini ditandai dengan beberapa indikator makro sosial ekonomi seperti meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten, menurunnya tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” katanya.
Ia melanjutkan, Kabupeten Tanah Bertuah Negeri Beradat merupakan salah satu tujuan utama daya tarik wisata, seperti kawasan wisata Pulau Berhala. Bupati menyebut, Pulau Berhala merupakan pulau terluar yang terletak di Kecamatan Tanjung Beringin dan sudah menjadi daerah tujuan wisata yang terkenal. Maka dari itu, Pemkab Sergai saling berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mewujudkan kawasan Pulau Berhala agar dikembangkan dan dikelola secara baik.
Namun, Darma Wijaya menyatakan saat ini tantangan pembangunan adalah terbatasnya APBD Kabupaten, sehingga melalui kunjungan kerja Anggota DPR RI ini, Pemkab Sergai mendapat kesempatan baik untuk menyampaikan usulan kegiatan pembangunan.
“Ada 16 kegiatan Pembangunan Kabupaten Sergai yang ingin kami usulkan. Dari 16 usulan tersebut, 6 di antaranya menjadi usulan prioritas kami yang kiranya dapat diteruskan agar menjadi agenda kerja Anggota DPR RI di pemerintah pusat pada tahun anggaran yang akan datang,” kata Bupati.
Darma Wijaya kemudian merinci, 16 usulan kegiatan dengan 6 usulan prioritas itu adalah bus sekolah, angkutan dermaga (kapal penyeberangan), pengadaan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pembangunan dermaga apung, pemugaran bangunan kota lama (heritage) Sei Rampah, pembangunan rest area, peningkatan jaringan irigasi saluran tersier, normalisasi dan peninggian tanggul Sungai Belutu di bagian hilir, pembangunan jalan lingkungan di pemukiman perdesaan dan pembangunan tangki septik dan ipal kombinasi MCK di permukiman desa. Sedangkan 6 usulan prioritas adalah bus perintis, pembangunan dermaga, kapal penyeberangan wisata ke Pulau Berhala, pembangunan jembatan gantung, pelebaran jalan nasional dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di permukiman desa.
“Seluruh usulan ini bersumber dari aspirasi masyarakat Sergai,” pungkasnya.
Sementara itu dalam sambutannya, Bob Andika Mamana Sitepu, SH menyebutkan kehadirannya pada hari ini merupakan kesempatan bagi Pemkab Sergai untuk mengkomunikasikan program prioritas pembangunan yang akan dilakukan di Tanah Bertuah Negeri Beradat.
Walaupun tidak termasuk dalam daerah pemilihan dirinya saat pemilu legislatif lalu, namun bagi Bob Sitepu, Sergai masih termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Sebagai putera Sumatera Utara, dirinya merasa terpanggil untuk ikut serta memajukan Kabupaten Sergai.
Akan tetapi dalam prosesnya, Bob Sitepu menyampaikan beberapa catatan.
“Saya berharap dalam proses pembangunan nanti agar areal yang akan dipakai telah dipastikan tuntas mekanisme pembebasan lahannya. Pemkab Sergai juga harus menyiapkan permintaan dan kriteria yang ditetapkan pihak kementerian sebagai syarat implementasi kegiatan. Saya berharap, seluruh pihak aktif berkoordinasi, aktif bekerjasama, saling mendukung. Semoga kedepan output maupun outcome dari pembangunan di Kabupaten ini dapat berdampak signifikan bagi PAD dan terutama kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekdakab Sergai H.M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, para Asisten, Staf Ahli, jajaran Kepala OPD serta para Camat, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Maman Noprayamin, pihak Basarnas dan perwakilan Kementerian Perhubungan. (Bon)
