Yudesri Serahkan Jabatan Bupati Kepada Kepala Daerah Terpilih
PASAMAN BARAT, Infokepri.com - Setelah selama 9 hari menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pasaman Barat ( Pasbar) Yudesri secara resmi menyerahkan jabatan Kepala Daerah yang terpilih pada Pilkada 2020 yakni Hamsuardi dan Risnawanto, pada Senin (01/03/2021) pagi.
Serah terima memori jabatan tersebut berlangsung lancar di ruang kerja bupati terpilih Hamsuardi yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Pasbar, kepala BNN, dan KPU.
Dihadapan Bupati terpilih Hamsuardi, Yudesri mengatakan bahwa selama 9 hari menjabat sebagai Plh Bupati Pasbar semua berjalan dengan baik dan lancar.
Terdapat beberapa kegiatan dan peristiwa yang terjadi seperti bencana kebakaran. Begitu juga dengan pandemi Covid-19.
Ia menyebutkan kabupaten Pasaman Barat masih masuk zona orange, artinya masih perlu keseriusan kita bersama untuk menuju zona hijau.
Yudesri menambahkan, bahwa hubungan Forkopimda selama ini terjalin dengan baik.
" Semoga forkopimda kedepan bisa selalu bergandengan tangan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera," katanya.
Bupati Pasbar Hamsuardi meminta dukungan kepada Forkopimda untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, serta mensejahterakan masyarakat.
Kami memiliki visi dan misi untuk masyarakat yang kami sampaikan selama beberapa waktu lalu, soal pendidikan, soal kesehatan, sekolah masih banyak kekurangan disegala aspek, kami rasa, misi ini sama dengan misi bapak- bapak semuanya, sehingga perlu kita pikirkan bagaimana pendidikan bisa gratis, berobat gratis," ucap Hamsuardi.
Lebih lanjut dikatakannya dengan terpilihnya Hamsuardi dan Risnawanto menjadi pemimpin Pasaman Barat tentunya dengan segudang harapan masyarakat, karena banyak persoalan yang akan dihadapi ke depan.
" Tentunya kami sangat membutuhkan bantuan bapak - bapak Forkopimda untuk mewujudkan itu. Kami akan bentuk tim untuk mendata masyarakat miskin, siapa sebenarnya yang layak mendapatkan bantuan tersebut," tutur Hamsuardi.
Pihaknya akan membentuk tim harmonisasi antara masyarakat dengan perkebunan. Bagaimana bentuk persoalan dan apa solusinya. Dan pada akhirnya akan diperoleh kesepakatan. Tim ini akan tergabung didalamnya pakar hukum dan stakeholder terkait lainnya.
" Sehingga Bupati yang akan datang tidak mawarisi persoalan sengketa perusahaan sawit dengan màsyarakat," kata Hamsuardi yang diiyakan oleh Risnawanto.
(pdp)
