Kepesertaan JKN-KIS, Capai 89.21% dari Jumlah Penduduk Batam
Jumat, 26 Maret 2021
 |
| Suasana Pertemuan |
"Per 1 Maret 2021, jumlah kepesertaan di Kota Batam adalah sejumlah 1.032.940 peserta atau sekitar 89.21%, dari jumlah penduduk kota Batam yang berjumlah 1.157.882 jiwa. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan dan kontribusi pemerintah daerah. Tanpa bantuan pemerintah, kami akan kesulitan," katanya.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama tahap I, dalam rangka melakukan sinergi terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan pemerintah daerah, di Ruang Rapat Kantor Walikota Batam, Batam Centre - Batam (23/3).
Lanjut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang telah memberikan alokasi sebanyak 47.500 jiwa untuk peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PD Pemda) pada tahun 2021 ini. Ditambah lagi dukungan Pemko Batam yang turut mendaftarkan 5.978 peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN).
"Alokasi PD Pemda sebanyak 47.500 peserta, 5.978 PPNPN yang sudah di daftarkan serta iuran PD Pemda selama tahun 2020 yang sudah dibayar lunas, serta dukungan satuan kerja di Pemko Batam yang selalu mendukung tugas kami untuk menyelenggaran program JKN di Kota Batam," jelasnya.
Berikutnya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Hendri mengatakan bahwa kedepannya Pemko Batam dan BPJS Kesehatan akan lebih fokus kepada masyarakat kota Batam yang belum dijamin oleh program JKN-KIS.
"Selanjutnya, kita harus fokus kepada masyarakat yang belum dijamin oleh program JKN, kita harus cari tahu berada di segmen apa 124.942 penduduk yang belum terdaftar itu. Kita harus berusaha mempertahankan peserta kita, kalau bisa meningkat terus setiap tahun," katanya.
Pihaknya berharap BPJS Kesehatan dan Satker terkait dapat mengoptimalkan kuota PD Pemda untuk dimanfaatkan oleh penduduk yang belum terdaftar. "Jangan sampai nanti ada penduduk kita yang tidak bisa bayar biaya di rumah sakit, sementara kuota PD Pemda masih ada. Kita harus terus mengolah sistem kita agar kedepan pendataan peserta semakin baik," terangnya.
Turut hadir pada kegiatan, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan BPKAD. (AP)
