Pjs Gubernur Kepri Usulkan Jembatan Batam Bintan Diberi Nama Jembatan Kelana Jaya Putra

 

BATAM, Infokepri.com - Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin akan mengusulkan ke Pemerintah Pusat nama jembatan Batam-Bintan (Babin) jembatan Kelana Jaya Putra.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahtiar yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri saat melakukan pemancangan titik awal lokasi landing point pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) pada Selasa (1/12/2020) di Kabil, Batam.

Turut hadir mendampingi Pjs. Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin dalam melakukan pemancangan tersebut, Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Darmawan, Danlantaman IV Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Kaskoggabwilham Kogabwilhan I Mayjend TNI Syafruddin, Pjs. Walikota Batam, Syamsul Bahrum dan Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto, BPN Kepri Askani 

“Nanti kita pikirkan. Di kepala saya, usulkan nama gelar pahlawan. Panglima Perang, Dipertuan Muda Pertama Kelana Jaya Putra. Yang memindahkan kerajaan dari Johor. Tapi itu keputusan nanti di Presiden. Ada LAM dan tokoh-tokoh masyarakat. Raja-raja lain sudah banyak disebut (penamaan). Yang Kelana Putra Jaya malah belum ada,” katanya.

Jembatan tersebut akan menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tanjungsauh, Pulau Buau dan Pulau Bintan dan rencananya akan dibangun tahun 2021 mendatang dan diharapkan selesai pada 2023. Pembangunan jembatan itu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski tidak menutup kemungkinan melibatkan penanam modal.

Beliau menyebutkan dinilai jika nama jembatan babin kurang tepat. Alasannya, ada empat pulau yang dilewati. Sehingga, kurang tepat kalau disebut nama jembatan Babin.

"Saya akan usulkan nama jembatan ini, gelar bangsawan yang memindahkan pusat kerajaan Riau Lingga Johor Pahang, namanya Kelana Jaya Putra," katanya.

Nama itu, katanya, sekaligus untuk mengenang panglima perang yang juga dipertuan muda pertama Riau. Alasan memberi nama jembatan tersebut jembatan Kelana Jaya Putra, sebab menurutnya Kelana Jaya Putra pernah mengendalikan daerah ini.

“ Saya telah berkeliling wilayah Provinsi Kepri dan mendapatkan gedung, bandara dan bangunan strategis lainnya yang diberi nama tokoh asal Kepri,  seperti Raja Ali Haji dan Raja Haji Fisabilillah. Namun, belum ada bangunan dengan nama Kelana Jaya Putra yang mendapat gelar yang dipertuan muda pertama,” katanya.

Ia menyebutkan peresmian dan penetapan titik, merupakan rencana pembangunan yang dimimpikan selama 20 tahun. Pihaknya bersama perwakilan Kementerian PUPR, Navigasi, Pemko, Pemprov, Polda dan TNI, sudah meninjau ini rencana pembangunan Jembatan Babin.

“Sudah menggelar rapat dengan PUPR, yang sebelumnya tidak selesai-selesai, titiknya dari mana. Hasilnya, kita putuskan mulai. Kalau kebanyakan diskusi, tak jadi. Makanya saya minta mulai,” tegas Bahtiar.

Diungkapkan, sudah diputuskan tinggi jembatan di Batam ke Tanjung Sauh, 20 meter. SK untuk itu sudah ditandatangani Bahtiar. Kemudian dari Tanjungsauh ke Pulau Buau tingginya 40 meter dari pasang tertinggi. Sehingga dipastikan tingginya, bisa dilewati Kapal Dewa Ruci.

“Semua kapal bisa lewat. Ini penting, karena kita berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia,” kata Dirjen Polpum Kemendagri ini.

Menurut Bahtiar, ke depan jembatan ini akan memberi dampak ekonomi besar bagi bangsa ini. Jembatan ini tak hanya menyambubg pulau-pulau, tetapi juga menyambung kehidupan masyarakat.

“Kita ingin ketika disambung, kehidupan ekonomi masyarakatnya juga tersambung. Jadi apa yang berlaku disini berlaku pulau sebelah. Kalau bisa kita lakukan, saya sudah menyiapkan surat terbaik untuk dilaporkan ke Bapak Presiden. Termasuk tim yang dibentuk melancarkan kegiatan ini,” harapnya.

Pembangunan ini, katanya, juga menjadi pilot project, dalam penyelesaian masalah lahan. Pihaknya juga sudah membentuk Satgas untuk mengawal, mulai dari BPN, TNI, Navigasi, Polri, Pemprov dan lain-lain.

Bahtiar berharap tim ini bisa mengawal proses pembangunan jembatan. Dengan demikian, ditegaskan jika kedepan, tidak ada lagi transaksi lahan diatas lahan.

“Jadi kalau ada transaksi, akan berurusan dengan Kapolda,” terangnya.

Diharapkan, pembangunan itu menjadi kebanggaan RI. Ini juga menjadi menunjukkan konsistensi dalam pembangunan. Diharapkan, kedepan, pembangunan bisa selesai dalam waktu dua atau tiga tahun.

“Kalau kita konsisten, bisa selesaikan 2 tahun dan paling lama 3 tahun. Sehingga pemulihan ekonomi, bisa dimulai dari sini,” harap dia. (Red)