ORI Kepri Sidak Ke Disdukcapil Batam, Berikut Temuan dan Penjelasan Kadis
Selasa, 13 Oktober 2020
"Orang baru punya semangat baru. Jangan hanya yang dilaporkan saja, diselesaikan. pelayanan dalam melayani warga yang datang harus dengan baik, nyaman, dan santun, tidak ada lagi di persulit," jelasnya pada peninjauan langsung ke Kantor Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Sekupang - Batam.
Hasil pinjauan ORI Perwakilan Kepri dalam pelayanan administrasi kependudukan, lanjutnya dimana masih belum maksimalnya menerapkan protokol kesehatan pandemi Covid-19, terdapat kerumunan di loket-loket pelayanan, dan minimnya fasilitas/ruang tunggu, serta kurang memadai/nyaman bagi warga.
"Kita lihat sekarang ini, Sosial distancing/jaga jarak, protokol kesehatan belum diterapkan, masih ada kerumunan karena sistem antrian tidak jelas. Ini bisa saja terjadi pencaloan, dan keributan. Kita lihat juga salah satu warga sambil menggendong balita menunggu panas-panasan berrteduh di tenda yang ada," terangnya.
Untuk itu, menurutnya lebih baik dibuat penerapan seperti pelayanan di Bank. Dengan nomor antrian, dan petugas loket dapat melayani semua dokomunen administrasi kependudukan. Selanjutnya terkait ruang tunggu kalau ini merupakan suatu kebutuhan, lebih baik dibuat permanen. Jadi, lebih manusiawi.
Menyikapi hal itu, di tempat yang sama, Kadisdukcapil Kota Batam, Heryanto Joesoef menyampaikan bahwa pihkanya akan terus berusaha berbuat yang terbaik untuk melayani masyarakat, karena ini merupakan kebutahan dasar dalam segala pengurusan. Semasa menjabatlah dapat berbuat, yang akan dipertanggung jawabkan dunia akhirat.
Terkait blangko KTP, terakhir datang dari pusat sekitar 24 ribu blangko, dan terakhir 2 minggu yang lalu per-Kecamatan kita sebar beberapa ribu blangko, dan sekarang persedian/stok kurang lebih 13 ribu blangko KTP lagi. "Untuk blangko KTP aman. Kita inginkan itu, pemohon datang langsung kita cetak, begitu juga di setiap Kecamatan. Kalau habis, saya berangkat lagi," ungkapnya, yang belum lama menjabat.
Sementara, untuk blangko KTP yang siap dan tidak diambil pemohon dari tahun 2015 sampai 2019, terdapat kurang lebih 14 ribu blangko dan di akhir tahun (Desember 2020) akan dilakukan pemusnahan. Untuk mengurangi penumpukan, ia telah meminta pihak Kecamatan untuk mengumumkan kembali melalui WhatsApp/ WA dan telpon pemohon.
"Pelayanan KTP tidak ada masalah sama kita, hanya saja masyarakat kurang aktif dan cuek, pakai perantara, hingga pemohon pindah kota. Sehingga terjadi penumpukan KTP yang telah siap," jelasnya, yang juga pernah menjabat sebagai Camat.
Untuk pelayanan administrasi kependudukan secara online, lanjutnya lagi server tidak masalah, permasalahan terjadi karena jaringan dari pusat tergangu, dan koneksi internet kadang terganggu/kurang lancar.
"Sistem online tidak ada masalah, adapun masalah pemohon yang kita dapati adalah, persyaratan yang diminta untuk dilampirkan tujuh namun yang dikirim hanya 5 tentu ini di tolak oleh sistem," tutupnya mengakhiri sesi pertemuan dan bergegas melanjutkan pertemuan di kantor Kecamatan. (AP)
