Wabup Natuna Damping Komisi V DPR RI, Berikut Penyampaiannya
 |
| Wabub Natuna (Pertama dari Kiri) |
Masih ada beberapa Infrastruktur dasar masyarakat yang sampai saat ini masih belum terpenuhi oleh pemerintah, seperti belum tersedianya jaringan listrik 24 jam di Kecamatan Pulau Tiga Barat (Pultibar) dan Pulau Tiga.
"Hal ini dirasa masih berdampak pada pengembangan potensi setempat, terutama bagi pengelolaan sektor perikanan sebagai komoditi utama," terangnya, ketika mendampingi Anggota DPRI asal pemilihan Kepulauan Riau, bertempat di Gedung Pertemuan Masyarakat Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Barat.
Ia melanjutkan, untuk infrastuktur jalan lingkar yang menjadi idaman masyarakat Pultibar dan Kecamatan Pulau Tiga, hendaknya dapat diakomodir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan menjadi skala prioritas yang harus segera dapat direalisasikan.
Selain hal di atas, terdapat prioritas lain yang diharapkan dapat terealisasi segera, seperti pembangunan Bandar udara Sipil. Sedangkan ditingkat nasional, perlu juga dilanjutkan program peningkatan jalan penghubung seperti jalan Teluk Buton menuju Kelarik.
"Begitu banyaknya usulan program nasional, menjadi gambaran bahwa besarnya harapan Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah penghasil, untuk menjadi sebuah daerah maju dan sejahtera di perbatasan," ungkapnya.
Berikutnya, sebagai anggota DPR RI, Ansar Ahmad menerangkan bahwa dalam program kerja menyerap aspirasi masyarakat, dalam setiap kesempatan, dirinya yang tergabung dalam Komisi V DPR RI terus berusaha memperjuangkan agar Natuna mendapatkan perhatian khusus dalam program pembangunan pemerintah pusat.
"Kabupaten Natuna sebagai salah satu wilayah perbatasan NKRI, juga sebagai pendukung pemasukan belanja Negara yang sangat besar, dimana daerah ini terkandung didalamnya cadangan gas alam cair mencapai 141,06 Triliun Kaki kubik," terangnya.
Dengan segala potensi yang dimiliki, lanjutnya terutama perairan Natuna Utara harus terus dilakukan peningkatan pengamanan wilayah. Karena bukan tidak mungkin, kedepan bukan hanya potensi perikanan saja yang sering dicuri oleh pihak asing, melainkan Sumber daya alam yang ada dalam perut bumi Natuna juga akan menjadi incaran negara asing.
Untuk itu, ia sangat berharap pihak satuan tugas pengamanan wilayah kedaulatan NKRI di Natuna harus ditingkatkan klasifikasinya. Selain itu, daerah Provinsi khusus juga harus terus diperjuangan, sehingga dapat meminimalisir kesenjangan wewenang dalam menghadapi persoalan diatas.
Walaupun dilihat dari aspek teknis belum memenuhi syarat, tetapi ditinjau dari aspek stategis, politik, pertahanan dan keamanan sudah selayaknya Provinsi Khusus Natuna direalisasikan.
Ia menambahkan bahwa untuk pembangunan bandara sipil, saat ini Detail Engineering Design (DED) sedang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. "Hal ini perlu kita dorong, karena bandara merupakan fasilitas prioritas akses penghubung bagi investor untuk berinvestasi pada di daerah, yang akan berdampak pula pada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat," terangnya.
"Selain itu, sebagai wilayah kepulauan, Natuna saat ini masih melakukan pantauan kecelakaan laut mengunakan radar geologi cuaca yang ada di Kalimantan Barat. Namun pada tahun 2022 mendatang, fasilitas serupa akan dibangun di Natuna dan Tanjungpinang dengan kekuatan pantauan 200 Km," pungkas anggota dewan dapil Kepri. (Mc/AP)
