Kecewa Statement Politisi Senior, Ketua AMPG Lingga : Jangan Cegal SK 99 PTT
Selasa, 12 Mei 2020
LINGGA, Infokepri.com - Bupati Lingga Alias Wello telah menerbitkan Surat Keputusan nomor 814/BKPSDM-PMI/IV/2020/135 tertanggal 21 April 2020 tentang pengangkatan 99 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pengangkatan 99 orang PTT itu dilakukan Bupati Lingga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun pengangkatan PTT menuai pro kontra.
Seperti yang disampaikan oleh Komandan KOTI, Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Lingga, Mandala kepada sejumlah awak media yang sangat menyayangkan sikap beberapa anggota DPRD Lingga yang terkesan berusaha mencegal pengangkatan Pengawai Tidak Tetap (PTT) oleh bupati.
“ Pernyataan salah satu petinggi DPRD dari fraksi Golkar, dan anggota dari partai Demokrat Perjuangan Bangsa, justru memutuskan harapan para honorer yang telah lama mengabdi menjadi PTT. Tentu upaya tersebut akan berdampak pada kesejahteraan PTT yang dimaksud,” kata Mandala dengan nada tegas, Selasa (12/05/2020).
Mandala mengharapkan agar oknum-oknum legislatif ini tidak menzolimi rakyat walaupun tidak mampu berdiri diatas penderitaan rakyat. Sebab 99 orang yang diangkat status menjadi PTT adalah putra-putri daerah Kabupaten Lingga.
Mandala yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Lingga mengaku sangat kecewa dengan sikap para oknum-oknum politisi senior di legislatif tersebut. Justru, upaya itu patut disanggah.
Ia juga mengaku bingung, ada apa sebenarnya dengan para legislator tersebut sebab menurutnya masih banyak urusan yang lain yang membutuhkan kehadiran para anggota DPRD Lingga, kenapa sejumlah oknum tersebut malah sibuk mengurusi pengangkatan PTT.
Dia berharap, DPRD Lingga jangan mencederai hati 99 orang PTT, sebab mereka baru saja menerima SK. Sungguh sesuatu yang sangat disayangkan, jika tiba-tiba saja SK pengangkatan tersebut ditarik kembali atau dibatalkan.
"Ini sangat timpang, kita kasihan dengan mereka (PTT). Sekian lama berharap diangkat. Lah, tiba-tiba ada yang ribut, DPRD lagi. Ini kan membuat mereka jadi tidak tenang dengan apa yang mereka dapatkan saat ini," papar dia.
“ Seharusnya anggota legislatif saat ini, lebih banyak berusaha bagaimana membantu masyarakat yang susah dan butuh pekerjaan. Usulkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan, dengan menepikan kepentingan politik. Bukan malah kebalikannya, tidak merakyat,” katanya.
"Rakyatnya dapat pekerjaan kok di halang-halangi. Sebaiknya bukan mencegal tapi mengusulkan lagi agar kesejahteraan masyarakat itu di atas rata-rata. Bukankah begitu kita masyarakat yang memilih dan mempercayai mereka (legislatif) duduk di kursi empuk. Jelas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Ia tidak menginginkan jika PTT tersebut yang sudah mau kerja tiba-tiba di minta SKnya dibatalkan.
“ Jika itu sempat terjadi kan kasihan mereka, selain punya anak-istri dan orang tua para PTT tersebut kebanyakan adalah saudara-saudara kita yang tinggal di Kabupaten Lingga dan merupakan mayoritasnya putra daerah," katanya.
Selain kepada oknum DPRD yang dimaksud, dia juga menaruh harapan besar kepada Alias Wello selaku Bupati Lingga untuk tetap pada keputusannya. Dan mengabaikan desakan-desakan yang berbau politik.
"Semoga Bupati kita tetap pada keputusannya. Karena saya yakin keputusan ini, bukan blak-blakan oleh Bupati tapi penuh pertimbangan," harap dia.
Terakhir, dia juga mengatakan akan melakukan aksi damai di Kantor DPRD, jika oknum-oknum DPRD tetap pada prinsipnya yakni meminta pembatalan SK.
"99 orang yang diangkat itu juga punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bukan dewan saja mau sejahtera rakyat juga mau sejahtera," papar dia.
Sementara itu hingga berita ini diunggah belum diperoleh keterangan dari anggota DPRD dari fraksi Golkar, dan anggota dari partai Demokrat Perjuangan Bangsa terkait masalah ini, wartawan kami sedang berusaha untuk memperoleh keterangan dari anggota DPRD tersebut.
(Red/syaf)
