Persentase Penggunaan Bahan Bakar Tak Seimbang, Komisi III DPRD Kepri Minta PLN Tambah Pembangkit Batu Bara
Jumat, 22 November 2019
TANJUNGPINANG, Infokepri.com - Masih sering terjadi pemadaman listrik di Batam - Bintan, Komisi III DPRD Kepri melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Bright PLN Batam di Kantor DPRD Kepri, Kamis (21/11/2019).
Dalam rapat dengar pendapat tersebut Komisi III menyoroti tentang ketersediaan tenaga listrik yang dimiliki Bright PLN Batam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batam dan Bintan.
Wakil Ketua Komisi III Surya Sardi mengatakan saat ini sumber energi pembangkit listrik yang digunakan Bright PLN Batam dinilai tak seimbang antara penggunaan bahan bakar gas dengan batu bata.
“Ini yang sering kali mengakibatkan pasokan listrik berkurang, karena penggunaan gas yang persentasenya mencapai 75 persen,” kata Surya Sardi.
Menurutnya, jika PLN terlalu banyak mengandalkan gas sebagai sumber energi untuk pembangkit yang harganya kian tinggi maka akan berpengaruh juga dengan ongkos produksi yang imbasnya kenaikan tarif dasar listrik.
Selain itu pasokan bahan bakar gas yang digunakan PLN Batam saat ini masih bersumber dari Sumatera Selatan saja. Oleh sebab itu jika pasokan gas dari Sumatera Selatan terkendala maka akan sangat berpengaruh dengan jumlah ketersediaan listrik yang berimbas ke pemadaman bergilir.
“Sebagian besar mesin pembangkit menggunakan gas, jika pasokan gasnya berkurang otomatis pembangkit-pembangkit tersebut akan berhenti beroperasi dan akibatnya pasokan listrik juga berkurang,” terang Surya Sardi.
Untuk mengatasi hal tersebut ia meminta agar PLN Batam mau mengembangkan pembangkit yang menggunakan batu bara. Menurutnya penggunaan batu bara ini akan sangat membantu terutama disaat pasokan gas berkurang.
Senada dengan Surya Sardi, anggota Komisi III Suryani juga meminta kepada kepada Bright PLN Batam untuk membangun pembangkit berbahan bakar batu bara. Selain harganya lebih murah, pasokan batu bara juga dianggap lebih stabil ketimbang dengan pasokan gas yang kerap kali terhenti saat ada perawatan sumur gas ataupun pipa dari Sumatera Selatan.
“PLN harus berkomitmen untuk menjaga kesetabilan pasokan listrik masyarakat, jangan lagi ada pemadaman karena sangat akan merugikan terutama bagi mereka yang kerjanya bergantung dengan listrik seperti UMKM,” terang Suryani.
Suryani juga meminta agar sanksi untuk PLN dijalankan jika terjadi pemadaman karena hal tersebut telah diatur didalam perda. “Jangan sanksinya ke masyarakat saja kalau telat bayar, PLN juga harus dikenakan sanksi jika terjadi pemadaman,” ungkapnya.
Sementara anggota Komisi III yang lain Sahmadin Sinaga berpesan kepada PLN agar memperhatikan kondisi pembangunan terutama di Batam. Ia mengatakan bahwa pembangunan perumahan dan apartemen terus berkembang otomatis kebutuhan listrik pun bertambah.
“Saat ini jumlah apartemen yang dibangun di Batam semakin banyak dan itu membutuhkan listrik yang cukup besar, PLN harus memperhatikan hal itu,” kata Sahmadin.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasi Bright PLN Batam Awaludin Hafid mengatakan saat ini ketersediaan listrik di Batam - Bintan dalam kondisi aman, Bright PLN Batam memiliki cadangan daya mencapai 64 MW.
Namun menurutnya masih ada beberapa kendala yang memang mengharuskan terjadi pemadaman yakni ketika terjadi pemeliharaan turbin. Ia mengakui perbandingan penggunaan energi gas dengan batu bara untuk pembangkit di Batam memang tidak seimbang. Penggunaan gas mencapai 75 persen sedangkan penggunaan bahan bakar batu bara baru sekitar 25 persen.
Ini berakibat jika pembangkit yang sebagian besar menggunakan gas berhenti beroperasi baik karena rusak, masa pemeliharaan ataupun karena pasokan gas terkendala akan sangat berdampak dengan jumlah pasokan listrik.
“Pembangkit yang menggunakan gas ini memilki daya yang besar jadi kalau ada kendala pasti berdampak ke pemadaman,” terangnya.
Awaludin Hafid menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN Persero pusat agar segera mengebangkan atau membangun pembangkit yang menggunakan energi batu bara untuk mengurangi persentase pemakaian bahan bakar gas. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk menambah pasokan gas yang bersumber dari Natuna sehingga tidak terpaku dari Sumatera Selatan saja.
“Kami telah berkoordinasi dengan PLN pusat agar segera menambah pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara, tapi kami belum tahu pembangkit tersebut nantinya akan dibangun di Batam atau di Bintan,” tambahnya.
Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut anggota Komisi III Surya Sardi, Raja Bakhtiar, Sahmadin Sinaga, Hadi Candra, Yudi Kurnain, suryani, Lis Darmansyah dan Widiastadi Nugroho.
(Ril/Pay)
“PLN harus berkomitmen untuk menjaga kesetabilan pasokan listrik masyarakat, jangan lagi ada pemadaman karena sangat akan merugikan terutama bagi mereka yang kerjanya bergantung dengan listrik seperti UMKM,” terang Suryani.
Suryani juga meminta agar sanksi untuk PLN dijalankan jika terjadi pemadaman karena hal tersebut telah diatur didalam perda. “Jangan sanksinya ke masyarakat saja kalau telat bayar, PLN juga harus dikenakan sanksi jika terjadi pemadaman,” ungkapnya.
Sementara anggota Komisi III yang lain Sahmadin Sinaga berpesan kepada PLN agar memperhatikan kondisi pembangunan terutama di Batam. Ia mengatakan bahwa pembangunan perumahan dan apartemen terus berkembang otomatis kebutuhan listrik pun bertambah.
“Saat ini jumlah apartemen yang dibangun di Batam semakin banyak dan itu membutuhkan listrik yang cukup besar, PLN harus memperhatikan hal itu,” kata Sahmadin.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasi Bright PLN Batam Awaludin Hafid mengatakan saat ini ketersediaan listrik di Batam - Bintan dalam kondisi aman, Bright PLN Batam memiliki cadangan daya mencapai 64 MW.
Namun menurutnya masih ada beberapa kendala yang memang mengharuskan terjadi pemadaman yakni ketika terjadi pemeliharaan turbin. Ia mengakui perbandingan penggunaan energi gas dengan batu bara untuk pembangkit di Batam memang tidak seimbang. Penggunaan gas mencapai 75 persen sedangkan penggunaan bahan bakar batu bara baru sekitar 25 persen.
Ini berakibat jika pembangkit yang sebagian besar menggunakan gas berhenti beroperasi baik karena rusak, masa pemeliharaan ataupun karena pasokan gas terkendala akan sangat berdampak dengan jumlah pasokan listrik.
“Pembangkit yang menggunakan gas ini memilki daya yang besar jadi kalau ada kendala pasti berdampak ke pemadaman,” terangnya.
Awaludin Hafid menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN Persero pusat agar segera mengebangkan atau membangun pembangkit yang menggunakan energi batu bara untuk mengurangi persentase pemakaian bahan bakar gas. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk menambah pasokan gas yang bersumber dari Natuna sehingga tidak terpaku dari Sumatera Selatan saja.
“Kami telah berkoordinasi dengan PLN pusat agar segera menambah pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara, tapi kami belum tahu pembangkit tersebut nantinya akan dibangun di Batam atau di Bintan,” tambahnya.
Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut anggota Komisi III Surya Sardi, Raja Bakhtiar, Sahmadin Sinaga, Hadi Candra, Yudi Kurnain, suryani, Lis Darmansyah dan Widiastadi Nugroho.
(Ril/Pay)
