Pemkab Sergai Gelar Evaluasi Pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi

SERGAI, Infokepri.com  - Pemkab Sergai menggelar  Evaluasi Pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi, di Le Polonia Hotel Medan, Kamis, (7/11/2019).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Sergai Ir H Soekirman, Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan I Kemenpan-RB Kamaruddin, AK, M.Sc, Sekdakab HM Faisal Hasrimy AP MAP, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD serta Kasubbag Perencanaan OPD se-Sergai.

Dalam sambutannya Sekdakab HM Faisal Hasrimy AP MAP mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari para Kepala OPD yang hadir pada kegiatan ini guna menunjukkan kinerja maksimal dalam mewujudkan janji politik Bupati-Wabup kepada masyarakat.

Disampaikan bahwa untuk pelaksanaan SAKIP ini, seluruh OPD telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai arahan dan bimbingan dari Kemenpan-RB dan harapannya nanti saat presentasi benar-benar dapat menguasai bahan yang akan disampaikan selaras dengan Visi Kabupaten Sergai yang Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan.

Sementara itu Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam sambutanya menyampaikan rasa syukur  kepada Allah SWT Tuhan YME bahwa apapun namanya janji politik seperti kami sebagai kepala daerah jika tidak dapat mewujudkan dalam bentuk outcome yang langsung terasa di masyarakat, maka apapun visi dan misi kita tersebut akan sulit mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

“Kita bersyukur hari ini ini dapat menghadirkan narasumber dari Kemenpan-RB dengan harapan ingatan kita kemudian reviu kita terhadap Visi Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan menurun menjadi RPJMD dengan indikator-indikatornya menurun menjadi RKPD dengan peraihan-peraihannya maka Insha Allah dari waktu ke waktu dapat menunjukkan indikasi-indikasi yang bertambah baik,” katanya.

Setelah beberapa kali kami telah melaksanakan studi banding ke daerah lain misalnya Banyuwangi, Bandung, dan daerah lainnya sangat mengesankan sekali dengan apa yang diterapkan di daerah tersebut dan kemudian menganggap akan juga mudah diterapkan di kabupaten Sergai. Namun pada kenyataannya setelah sampai didaerah maka selalu terjebak dalam istilah Business as Usual atau menganggap segala sesuatu itu biasa-biasa saja.

 

Oleh sebab itulah maka kami terus berupaya termasuk meningkatkan kapasitas yang terpasang seperti Diklat PIM II, PIM III dan lainnya dengan tujuan bagaimana menjadi dan menuju yang terbaik dari apa yang kita lihat succes story daerah yang telah berhasil menerapkan SAKIP dengan nilai terbaik.

Kita tidak bicara batas waktu, yang penting lakukan yang terbaik (do the best) dan hindari business as usual (BAU). Kami komitmen untuk meningkatkan agar cascading SAKIP kami untuk lebih baik. Kepada pembimbing dari Kemenpan-RB, dimohon pembinaan dan masukannya agar mendapatkan hasil yang terbaik.

Bimbingan dan arahan dari Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan I Kemenpan-RB Kamaruddin, AK, M.Sc mengaatakan tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi SAKIP ini terlebih dahulu diawali dengan dilakukan dengan assessment (penilaian) agar dapat terukur dan objektif. Bahwa dalam rangka penilaian ini dilaksanakan dengan sangat ketat tanpa memandang kedekatannya dengan pihak manapun serta sesuai dengan bukti dilapangan. Jika penilaian belum sesuai yang diharapkan, jangan berkecil hati dan segera memperbaiki poin-poin yang diperluas perbaikan dengan respon yang cepat dan terukur.

Sebenarnya esensi dari SAKIP ini adalah mengubah cara kerja dan menjadikan orientasi kita berdasarkan kinerja.

Serta juga bagaimana kita benar-benar dapat membuktikan perubahan benar-benar telah terjadi dan prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka pada evaluasi ini salah satunya akan diuji bagaimana penguasaan kepala OPD terhadap Renstra dan Cascading yang telah dilaksanakan oleh dinas yang dipimpinnya.

Jadi intinya, jika daerah kita ingin meningkatkan predikat SAKIP menjadi lebih tinggi seperti A, maka salah satunya pada penerapan TPP jangan lagi berbasis presensi atau berdasarkan kehadiran semata, namun berpegang pada capaian kinerja yang bersangkutan.

Kegiatan diisi dengan paparan penerapan SAKIP oleh beberapa OPD dilingkungan Pemkab Sergai. (Red/Bon)