Ini Pandangan Fraksi DPRD Batam Terhadap Ranperda APBD dan Nota Keuangan T A 2020

BATAM, Infokepri.com - Wakil Ketua Ketua I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua III DPRD Batam memimpin rapat paripurna ke X masa persidang 1 tahun 2019 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi tentang Ranperda APBD dan Nota keuangan Tahun Anggaran (TA) 2020 yang dilaksanakan ruang rapat paripurna DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam (18/10/2019).

Pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dan telah dicatat oleh Walikota Batam, yang nantinya akan diberikan tangggapan atau jawaban yang telah dijadwalkan pada rapat paripurna ke XI yang akan datang, Senin (21/10/2019)

Berikut pandangan umum dari Ketua atau Juru bicara (Jubir) fraksi - fraksi DPRD Kota Batam, atas penjelasan Walikota Batam terkati Ranperda APBD dan Nota keuangan Tahun Anggaran 2020, diantaranya :

Fraksi PDI Perjuangan melalui jurubicaranya Dandis Rajagukguk mengatakan menindak lanjuti penjelasan Walikota Batam, fraksi PDIP akan mengawal era program APBD TA 2020 yang kegiatannya yang pro menyentuh hajat hidup orang banyak, sebaliknya kami akan sama - sama mengoreksi setiap program yang tertuang dalam era APBD 2020 supaya program yang ada diera APBD itu menyentuh langsung terhadap masyarakat. Karena itu hal yang paling utama sesuai apa yang ditugaskan partai kepada kami.

Fraski Nasdem melalui juru bicaranya Asnawati Atiq mengatakan bahwa fraksi partai Nasdem berharap agar kualitas program yang direncakan betul-betul berjalan dan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan kebutuhan masyarakat kota Batam.

Nina Mellane juru bicara fraksi Golkar mengatakan dengan kondisi perekonomian kota Batam yang saat ini tergolong lemah dalam peningkatan perekonomian, kami dari fraksi partai Golkar untuk penganggaran belanja langsung agar tepat guna sasaran untuk meningkatkan perekoniman kota Batam penambahan anggaran kepada dinas UKM sebagai bentuk pemberian modal usaha badan pelatihan konfrenship bagi masyarakat yang mengalami pemutusan kerja dari perusahaan, sehingga masyarakat bisa membangun usaha kecil menengah dan menghidupkan perekonomian kota Batam, serta pemerintah mendapat pajak dari usaha kecil menengah yang diciptakan oleh masyarakat.

Ranperda dan Nota Keuangan dapat ditindak lanjuti ke Banggar dan setiap Komisi terkait, secara intensif dan koprenship.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Werton Panggabean mengatakan besaran belanja hibah perlu disampaikan rincian peruntukkannya dan besaran alokasi belanja hibah tersebut belum termasuk belanja sosial/Bansos, dan keuangan, dan juga perlu rincian dan peruntukkanya ke depan.

Kegiatan PIK yang alokasi anggarannya setiap tahun selalu naik yang menyedot dana APBD yang sangat besar seperti apa efektifitas dan kualitas kegiatan tersebut jangan sampai bermasalah dari sisi hukumnya.

Ketua Fraksi PKS melalui juru bicaranya Rohaizat mengatakan setelah kami mencermati secara mendetail kami menilai bahwa pada retribusi parkir yang mengalami kenaikan dari tahun 2019, berdasarkan data dari BP2RD pertumbuhan kendara roda dua (R2) maupun roda empat (R4)  di Batam terus mengalami kenaikan/peningkatan dimana pada tahun 2017 tercatat sebanyak 24.797 unit kendaraan baru, tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 26.557 unit, dengan data yang ada diperkirakan tahun 2019 meningkat menjadi 29.000 unit, mengacu pada pertumbuhan kendaraan tersebut, maka fraksi PKS menilai bahwa retribusi pajak masih bisa dioptimalkan lagi dan kemudian pada manajemen parkir perlu adanya kontroling mencegah penyimpangan retribusi.

Minimnya anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan kota Batam, dimana kita melihat program kegiatan tidak menyentuh nelayan masyarakat kota Batam, dimana wilayah ini separuhnya adalah laut dan masyarakat banyak yang mencari rezeki disini fraksi melihat kurangnya perhatian pemerintah kota Batam untuk menganggarkan di Dinas Kelautan dan Perikanan kota Batam.

Wakil Ketua Fraksi PAN melalui juru bicaranya Sahrul mengatakan berkenaan penyerahan KUA PPAS dengan batas waktu yang tidak tepat, sehingga tidak sampai disepakati sampai batas waktu yang ditentukan Perundang-Undangan, maka implikasinya pagu anggaran, pendapatan dan belanja terbuka untuk dilakukan  pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi maupun Banggar.

Fraksi PAN memandang sangat perlu dilakukan pengawasan menyeluruh terhadap Nota kesepakatan dari hasil harmonisasi, singkronisasi, pokok pikiran, DPRD dengan tim TAPD Pemko Batam, dimana TAPD menyampaikan kepada Banggar telah terjadi kekurangan/Devisit, untuk itu menurut hemat kami perlu adanya pembahasan secara menyeluruh di tinggakt komisi dan Banggar.

Fraksi PAN berharap aktualisasi dari RAPBD ini betul-betul di maksimalkan agar menghajsilkan APBD dan peraturan daerah yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat kota Batam.

Sekretaris Fraksi Hanura, Rubina Situmorang mengatakan Fraksi Hanura mengambil kesimpulan bahwa atas penjelasan dari Walikota Batam terkait Ranperda APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2020 untuk dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui tahap II, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sekretaris Fraksi PKB, M. Fadhli mengatakan target pendapatan dari pajak masih sedikit peningkatannya yang mana semestinya masih bisa di optimalkan, dan terkaitnya naiknya jumlah kendaraan R2 dan R4 dan tidak terdapatnya pemusnahan kendaraan tua, terbatasnya kendaraan keluar dari Batam, semestinya menjadi kenaikan pendapatan retribusi parkir, tetapi dengan menjamur/banyaknya Juru Parkir (Jukir) ilegal, serta retribusi parkir masih banyak dilakukan secara manual yang sangat beresiko terjadinya kecurangan.

Untuk itu yang mestinya pemerintah dituntut menata, mengawasi serta berkoordinasi kepada pemilik lahan parkir tersebut,  sehingga kami beranggapan pemerintah belum mempunyai kemampuan lebih dalam menata managemen retribusi parkir.

Selanjutnya, terkait anggara pendidikan harus lebih tinggi dari tahun 2019, karena masih banyak permasalahan di bidang Pendidikan terkait PPDB dan ruang kelas, guru masih kurang, dan kualitas masih menurun, serta belum adanya kerjasama Pemko dan sekolah-sekolah swasta maka di tahun 2020 agar dapat dituntaskan.

Program yang terdapat di seluruh OPD Pemko Batam, semestinya adalah program kegiatan yang bisa memenuhi pencapaian visi dan misi Walikota Batam sesuai yang tertuang RJPMD Pemko Batam.

“ Kami fraksi PKB memandang bahwa masih banyak kegiatan di beberapa OPD yang tidak menunjang pencapaian visi dan misi Wakil dan Walikota Batam tersebut.,” katanya.

Fraksi PKB memandang bahwa terdapatnya data yang disajikan oleh Pemko Batam yang dijadikan sebagai asumsi dan proyeksi yang dituangkan dalam KUA PPAS dalam mengatasi berbagai permasalahan di kota Batam adalah data yang tidak aktual dan terkini, sehingga kami mengamati bahwa terkait data tersebut Pemko Batam tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di kota Batam.

Ketua Fraksi Demokrat-PSI melalui juru bicaranya M. Yunus mengatakan dengan memperhatikan penyampaian dari Walikota Batam, dan yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah retribusi parkir perlu dikaji ulang kembali, karena dilihat di lapangan masih ada peluang untuk dapat meningkatkan pencapaiannya.

Program parawisata harus dapat dikemas lebih bagus, dimana kota Batam memiliki ciri khas dengan sehingga dapat memberikan kesan kepada pengunjung untuk dapat tertarik kembali datang ke Batam, dimana sektor ini juga dapat meningkatkan PAD dan menghidupkan ekonomi mikro bagi para pelaku UKM. Dan di Batam perlu di bangunnya gedung kesenian.

Selanjutnya, terkait kegiatan atau program-program yang  sudah direncakan di tahun 2019 yang belum terlaksana, fraksi kami berharap dapat dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2020, terutama ada kegiatan dibeberapa di Dinas Bina Marga yang tidak terlaksana di 2019 itu wajib dilaksanakan di tahun 2020.

Rapat paripurna ini dihadiri 27 orang anggota DPRD Kota Batam dan dihadiri oleh Walikota Batam, Sekda Pemko Batam, Sekwan DPRD Batam, FKPD, OPD Batam. (AP/Pay)