Wabup Sergai Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Perkembangan Kegiatan Pembangunan
Selasa, 06 Agustus 2019
SERGAI, Infokepri.com – Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) kegiatan Pemerintah dan Pembangunan yang merupakan agenda rutin bulanan Pemerintah Kabupaten Sergai yang dilaksanakan di Aula Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai Sei Rampah, Senin (5/8/2019).
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bappeda Ir. Hj. Prihatina, M.Si, Inspektur H. Gustian, SE, MM, Ak, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan Camat se-Sergai.
Dalam sambutannya Wabup Sergai Darma Wijaya mengatakan jika kegiatan ini merupakan media koordinasi dengan penyampaian beberapa informasi yang terkait perkembangan, pencapaian dan kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
“ Dari pelaksanaan rapat koordinasi ini akan dapat lebih meningkatkan koordinasi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas penyelengaraan pemerintah daerah secara menyeluruh,” katanya.
Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Wabup Sergai menyinggung bahwa reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaann pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.
“ Kepada seluruh pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Sergai agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Hal ini agar pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.
Sementara itu Sekdakab Sergai, Drs Hadi Wiarno, MM mengemukakan untuk beberapa tahun belakangan ini atas bimbingan dan dukungan Bupati, Wabup dan kerja sama seluruh OPD, beberapa hal sudah dicapai oleh Pemkab Sergai. Pencapaian itu antara lain status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Saat ini, Sergai juga menduduki peringkat kedua dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun prestasi tersebut harus ditingkatkan, minimal agar dipertahankan, jangan sampai menurun.
Lebih lanjut Hadi Winarno berharap agar segenap pihak meningkatkan pelayanan masyarakat, bukan hanya sekadar pencitraan.
“Kita tidak ingin pencitraan terlalu banyak. Pencitraan terlalu baik tapi kalau kondisi itu hanya blow up saja bisa menjadi permasalahan,” katanya
(Red/Bon)
