Bupati Karimun Menghadiri Rapat Kerja Yang Digelar Pemprov Kepri Mensukseskan Pemilu 2019 dan Meningkatkan Sinkronisasi
Kamis, 28 Maret 2019
TANJUNGPINANG, Infokepri.com - Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. menghadiri rapat kerja Gubernur Kepri yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto, MM. bersama Bupati / Walikota Se Provinsi Kepri yang dilaksanakan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Rabu (27/3/2019).
Rapat kerja ini dihadiri oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi, Bupati Lingga, Alias Wello, Bupati Natuna, Hamid Rizal, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan Asisten I Kota Batam Yusfahendri.
Rapat kerja ini guna membahas kesiapan pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2019. Selain itu pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas Laporan Kemajuan Pembangunan masing-masing daerah di Tahun 2018 yang lalu, serta mengupas usulan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan APBD Provinsi Kepri.
Dalam sambutannya Wakil Gubernur H Isdianto mengajak semua Kepala Daerah se Provinsi Kepulauan Riau untuk terus menjalin kerjasama dan meningkatkan sinkronisasi dalam hal pembangunan. Kebersamaan menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata demi mencapai kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan sinkronisasi diharapkan terus didorong sehingga rancangan program dan kegiatan dapat benar-benar tersalurkan merata dan dirasakan masyarakat.
Isdianto berharap, dengan dilaksanakan Musrenbang nanti juga dapat mengakomodir kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten dan Kota, namun kekuatan dari APBD yang cenderung stagnan menurut Isidanto bukan menjadi penghalang.
“Selalu kita saling mengingatkan, agar kita dapat menyaring program-program apa saja dari kabupaten dan kota yang diajukan mana yang betul-betul penting dan strategis yang menyangkut kehidupan masyarakat,” lanjut Isdianto.
Untuk mengatasi hal tersebut, Isdianto mengajak komitmen semua pihak di Kepri agar bersama mengejar tercapainya pembangunan salah satunya dengan kekuatan dari Pemerintah Pusat yang menurutnya Pusat pun menunggu usulan yang datang dari daerah.
“Maka tugas kita adalah menjemput bola tersebut, serius memfollow up sejumlah program kepada pemerintah pusat sehingga dapat diakomodir,” tambah Isdianto lagi.
Apalagi masyarakat saat ini semakin kritis, ingin lebih tahu apa hasil pembangunan, ingin tahu anggaran yang digunakan untuk apa saja. Maka Isdianto menghimbau agar jalankan amanah masyarakat tersebut dengan penuh tanggungjawab.
Isdianto yakin, salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian Kepri adalah dengan menonjolkan kearifan lokal di masing-masing daerah, apakah itu dibidang pariwisata, pertanian dan lain sebagainya. disamping juga tetap memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi keharusan.
“Kita sepakat sinergitas Pemprov dengan Kabupaten dan Kota harus terus menguat, nanti pada Musrenbang jangan segan mempertahankan argumen sepanjang hal itu layak,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan pelaksanaan rapat kerja bersama Kepala Daerah sendiri memang rutin digelar menjelang dibukanya Musrenbang tingkat Provinsi.
“Dengan tujuan untuk menghimpun dan mendiskusikan setiap program dan kegiatan yang ada di Kabupaten dan Kota agar bisa dijadikan program bersama Pemerintah Provinsi,” ujar Arif.
Mengingat tentunya setiap Kepala Daerah menurut Arif pasti memiliki sejumlah kegiatan strategis, terlebih dalam perancangangan anggaran kegiatan sudah menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting.
“Sehingga jika bisa di mix kan bersama Pemprov, kita bisa segera giring dan input agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan anggarannya,” lanjut Arif.
Arif pun menjabarkan senumlah arahan kebijakan Kepulauan Riau tahun 2020, dengan arah sentra ekonomi wilayah BBKT (Batam Bintan Karimun Tanjungpinang) dan juga terus mendorong NAL (Natuna Anambas Lingga).
Adapun sejumlah topik yang dibahas dalam rapat kerja tersebut antara lain: Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2019 (tingkat partisipasi masyarakat), Standar Pelayanan Minimal, Penyaluran Dana Desa (Pengawasan dan Pembinaan) dan Evaluasi DAK dan Fisik tahun 2018 serta mekanisme penyaluran di tahun 2019.
Rapat juga mengundang narasumber yakni Dirjen Bangda Kemendagri RI M Hudori yang memaparkan tentang Standar pelayanan minimal. Rapat sendiri berjalan dengan lancar, terdapat feedback positif, masing-masing Kepala Daerah juga memaparkan sejumlah usulan kegiatan-kegiatan strategis daerahnya untuk bisa dimasukan kedalam proyek strategis di Pemrpov Kepri.
Secara umum semua Bupati dan Walikota sepakat, berharap dengan adanya Rapat Kerja ini bisa menjawab harapan masyarakat terkait pembangunan dan apa-apa saja usulan program yang disampaikan dapat terserap sehingga tercapainya pemerataan pembangunan di 7 Kabupaten dan Kota se Kepri.
(hms/Ald/Nal)
Sementara itu, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan pelaksanaan rapat kerja bersama Kepala Daerah sendiri memang rutin digelar menjelang dibukanya Musrenbang tingkat Provinsi.
“Dengan tujuan untuk menghimpun dan mendiskusikan setiap program dan kegiatan yang ada di Kabupaten dan Kota agar bisa dijadikan program bersama Pemerintah Provinsi,” ujar Arif.
Mengingat tentunya setiap Kepala Daerah menurut Arif pasti memiliki sejumlah kegiatan strategis, terlebih dalam perancangangan anggaran kegiatan sudah menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting.
“Sehingga jika bisa di mix kan bersama Pemprov, kita bisa segera giring dan input agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan anggarannya,” lanjut Arif.
Arif pun menjabarkan senumlah arahan kebijakan Kepulauan Riau tahun 2020, dengan arah sentra ekonomi wilayah BBKT (Batam Bintan Karimun Tanjungpinang) dan juga terus mendorong NAL (Natuna Anambas Lingga).
Adapun sejumlah topik yang dibahas dalam rapat kerja tersebut antara lain: Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2019 (tingkat partisipasi masyarakat), Standar Pelayanan Minimal, Penyaluran Dana Desa (Pengawasan dan Pembinaan) dan Evaluasi DAK dan Fisik tahun 2018 serta mekanisme penyaluran di tahun 2019.
Rapat juga mengundang narasumber yakni Dirjen Bangda Kemendagri RI M Hudori yang memaparkan tentang Standar pelayanan minimal. Rapat sendiri berjalan dengan lancar, terdapat feedback positif, masing-masing Kepala Daerah juga memaparkan sejumlah usulan kegiatan-kegiatan strategis daerahnya untuk bisa dimasukan kedalam proyek strategis di Pemrpov Kepri.
Secara umum semua Bupati dan Walikota sepakat, berharap dengan adanya Rapat Kerja ini bisa menjawab harapan masyarakat terkait pembangunan dan apa-apa saja usulan program yang disampaikan dapat terserap sehingga tercapainya pemerataan pembangunan di 7 Kabupaten dan Kota se Kepri.
(hms/Ald/Nal)
