Gubernur Kepri Sampaikan LKPJ TA 2018 dan Ranperda Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu
Rabu, 27 Maret 2019
TANJUNGPINANG, Infokepri.com – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyampaikan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/3/2019).
Rapat paripurna ini juga dihadiri anggota DPRD Kepri serta tokoh masyarakat dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Kepri.
Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood mengatakan arah kebijakan umum pemerintahan setidaknya membuat visi, misi strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Ia menyebutkan untuk pengelolaan keuangan daerah setidaknya meliputi pengelolaan pendapatan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi PAD permasalahan dan solusi.
Rapat paripurna ini juga dihadiri anggota DPRD Kepri serta tokoh masyarakat dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Kepri.
Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood mengatakan arah kebijakan umum pemerintahan setidaknya membuat visi, misi strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Ia menyebutkan untuk pengelolaan keuangan daerah setidaknya meliputi pengelolaan pendapatan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi PAD permasalahan dan solusi.
 |
| Fhoto : istimewa/net |
Dalam hal pengelolaan belanja, meliputi kebijakan umum anggaran target dan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja daerah permasalahan dan solusinya.
Ia menyebutkan Gubernur telah menyampaikan pada buku laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daeerah Kepri TA 2018, melalui surat Gubernur nomor 120/0508/BPPP/Set, tertanggal 21 Maret 2019 lalu, supaya dapat dievaluasi bersama dengan DPRD,
Dalam penjelasannya Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan sebagaimana telah disepakati bersama dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 disepakati pengembangan perikanan, pariwisata bahari dan industri unggulan.
Ia menyebutkan APBD Kepri 2018 dianggarkan sebesar Rp 3,545 triliun dengan realisasi mencapai Rp 3,409 triliun lebih atau mencapai 98,60 persen.
PAD yang ditargertkan Rp 1,142 triliun lebih dan dapat terealisasi 1,217 triliun atau mencapai 106,60 persen.
Dalam penjelasannya Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan sebagaimana telah disepakati bersama dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 disepakati pengembangan perikanan, pariwisata bahari dan industri unggulan.
Ia menyebutkan APBD Kepri 2018 dianggarkan sebesar Rp 3,545 triliun dengan realisasi mencapai Rp 3,409 triliun lebih atau mencapai 98,60 persen.
PAD yang ditargertkan Rp 1,142 triliun lebih dan dapat terealisasi 1,217 triliun atau mencapai 106,60 persen.
Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 2,401 triliun atau mencapai 94,85 persen dari target, sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp 1,2 milyar, dan dapat terealisasi sebesar 1,236 milyar atau 103 persen dari target yang ditetapkan. Silpa diasumsikan sebesar Rp39,427 milyar lebih dan terealisasi sebesar 100 persen
“Tugas Pemerintah Daerah dalam RPJMD 2016-2021 indikator kinerja pembangunan Provinsi Kepri yang ditargetkan pada tahun 2018 Sebanyak 330 indikator dari 39 urusan.
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyebutkan dari 303 indikator dengan status capaian sangat tinggi, 9 indikator berstatus tinggi, 6 berstatus sedang, 3 berstatus rendah, dan 9 indikator sangat rendah.
Lebih lanjut dikatakannya yang berstatus tinggi dan sangat tinggi sebanyak 312 indikator atau sebesar 94,55 persen. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan yang sangat besar dan kuat dari DPRD Kepri dan segenap elemen masyarakat, dan secara operasional dilaksanakan oleh segenap pimpinan OPD.
“Tugas Pemerintah Daerah dalam RPJMD 2016-2021 indikator kinerja pembangunan Provinsi Kepri yang ditargetkan pada tahun 2018 Sebanyak 330 indikator dari 39 urusan.
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyebutkan dari 303 indikator dengan status capaian sangat tinggi, 9 indikator berstatus tinggi, 6 berstatus sedang, 3 berstatus rendah, dan 9 indikator sangat rendah.
Lebih lanjut dikatakannya yang berstatus tinggi dan sangat tinggi sebanyak 312 indikator atau sebesar 94,55 persen. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan yang sangat besar dan kuat dari DPRD Kepri dan segenap elemen masyarakat, dan secara operasional dilaksanakan oleh segenap pimpinan OPD.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun juga menyampaikan Ranperda tentang Bangunan berciri khas Melayu.
Ia menyebutkan provinsi Kepri memiliki sejarah sebagai wilayah kerajaan Melayu dan memiliki sejarah budaya Melayu
Budaya Melayu dapat dilihat dari perilaku masyarakat Melayu yang salah satunya dicerminkan melalui karya sastra terkenal Raja Ali Haji yakni Gurindam Dua Belas,selanjutnya bahasa Melayu yang juga menjadi sejarah pembentukan Bahasa Persatuan lndonesia,selain itu ada Pantun dan Kekayaan warisan budaya Melayu lainnya yang mendunia karena kearifannya.
Selain dari karya - karya dan sastra, budaya Melayu juga dapat dilihat dari cara berpakaian dan bentuk bangunan yang memiliki ke khasan tersendiri.
Ia menyebutkan provinsi Kepri memiliki sejarah sebagai wilayah kerajaan Melayu dan memiliki sejarah budaya Melayu
Budaya Melayu dapat dilihat dari perilaku masyarakat Melayu yang salah satunya dicerminkan melalui karya sastra terkenal Raja Ali Haji yakni Gurindam Dua Belas,selanjutnya bahasa Melayu yang juga menjadi sejarah pembentukan Bahasa Persatuan lndonesia,selain itu ada Pantun dan Kekayaan warisan budaya Melayu lainnya yang mendunia karena kearifannya.
Selain dari karya - karya dan sastra, budaya Melayu juga dapat dilihat dari cara berpakaian dan bentuk bangunan yang memiliki ke khasan tersendiri.
Penataan bangunan berciri khas Melayu perlu diatur melalui Perda sebagai landasan hukum untuk dapat dilaksanakan pemerintah dan masyarakat dan pemprov Kepri sudah memulainya, sejumlah bangunan perkantoran berciri khas Melayu.
Ia menyebutkan sejalan dengan sejarah dan budaya Melayu sangatlah patut Provinsi Kepri memiliki Perda Bangunan Berciri Khas Melayu. Hal tersebut sesuai dengan visi Pemprov Kepri yakni "Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim".
“Untuk itu, kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan berharap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Berciri Khas Melayu, untuk dibahas lebih lanjut sebagaimana mekanisme pembahasan di DPRD Provinsi Kepri agar Ranperda tersebut dijadikan Perda,” ucapnya.
Ia menyebutkan sejalan dengan sejarah dan budaya Melayu sangatlah patut Provinsi Kepri memiliki Perda Bangunan Berciri Khas Melayu. Hal tersebut sesuai dengan visi Pemprov Kepri yakni "Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim".
“Untuk itu, kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan berharap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Berciri Khas Melayu, untuk dibahas lebih lanjut sebagaimana mekanisme pembahasan di DPRD Provinsi Kepri agar Ranperda tersebut dijadikan Perda,” ucapnya.
(IR/Pay)
