Walikota Batam Menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Batam Kota
Rabu, 27 Februari 2019
BATAM, Infopkepri.com – Walikota Batam, H Rudi SE didampingi Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Batam Kota yang digelar di Aula Asrama Haji, Batam Centre, Batam, Rabu (27/2/2019).
Musrenbang itu juga dihadiri oleh anggota DPRD Kota Batam, Aman, tokoh masyarakat Kecamatan Batam Kota, Lurah se kecamatan Batam Kota.
Dalam sambutannya Walikota Batam, Muhamad Rudi mengatakan Musrenbang merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun karena Undang-Undang yang mengatur mulai dari tingkat Kelurahan, kecamatan dan Kota.
Namun ditingkat kota seharusnya tidak boleh berhenti dan ini sampai tingkat Provinsi harus dijalankan tapi faktanya setengah jalan, karena ditingkat provinsi tidak mengambil data dari Kota sehingga provinsi turun langsung kelapangan dan ini menjadi tidak sejalan pembangunannya karena yang penting di data tersebut tidak diperoleh oleh provinsi.
“Mudah-mudahan kedepan pembangunan yang dilakukan pemprov Kepri sejalan dengan Pemko Batam karena ada yang mengatur yaitu Undang-Undang,” katanya.
Dimana sistem penggunaan anggaran sekarang baik Kota maupun Provinsi semuanya sudah tercatat kedalam aplikasi-aplikasi yang disiapkan dan diketahui KPK, termasuk perusahan-perusahan yang ikut lelang nanti, jika perusahaan tersebut tidak terdaftar kedalam aplikasi Pemerintah Kota Batam maka tidak bisa mengikuti lelang kedepannya.
“Jadi perusahaan yang ikut lelang, data-data lengkapnya ada di Pemko Batam, kita berharap dalam penyelenggaraan lelang Pemko Batam kedepannya bisa mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat dan dijalankan oleh Pemko Batam,” katanya.
Ia menyebutkan Batam selain sebagai Kota Industri juga sebagai Kota Wisata dan saat ini sedang digesah pembangunan sarana dan prasarananya dengan keterbatasan anggaran, kita harus benar-benar memperhitungkan pembangunan mana yang harus didahulukan dan mana yang kemudian dibangun.
Dimana sistem penggunaan anggaran sekarang baik Kota maupun Provinsi semuanya sudah tercatat kedalam aplikasi-aplikasi yang disiapkan dan diketahui KPK, termasuk perusahan-perusahan yang ikut lelang nanti, jika perusahaan tersebut tidak terdaftar kedalam aplikasi Pemerintah Kota Batam maka tidak bisa mengikuti lelang kedepannya.
“Jadi perusahaan yang ikut lelang, data-data lengkapnya ada di Pemko Batam, kita berharap dalam penyelenggaraan lelang Pemko Batam kedepannya bisa mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat dan dijalankan oleh Pemko Batam,” katanya.
Ia menyebutkan Batam selain sebagai Kota Industri juga sebagai Kota Wisata dan saat ini sedang digesah pembangunan sarana dan prasarananya dengan keterbatasan anggaran, kita harus benar-benar memperhitungkan pembangunan mana yang harus didahulukan dan mana yang kemudian dibangun.
“Semua bisa dipahami, saya yakin ini akan berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menyebutkan sumber pendapat hingga hari ini dari pajak dan restribusi, maka untuk itu OPD dan DPRD berupaya bagaimana caranya orang dapat berusaha dengan berdagang dan untuk itu dari tahun 2016 industri pariwisata dibangun agar dapat membuat wira usaha/berdagang bagi masyarakat.
Kunjungan Wisman, katanya, cukup signifikan di tahun 2018 kurang lebih 2.887.224 orang yang datang ke Batam, jika dibandingkan pada tahun 2017 hanya sekita 1.500.000. Pertumbuhan ekonomi kota Batam bisa berubah dari 1,8 % menjadi 4,58%
“Kalau dari sektor industri masih belum bisa kita handalkan masih berjalan ditempat, karena adanya permasalahan minyak dunia yang belum terselesaikan, dan berimbas pada 300.000 ribu pekerja yang di rumahkan dari sektor Industri baik galangan kapal dan lain sebagainya,” katanya.
Dari 300.000 orang itu, katanya, jika 1 orang berpenghasilan Rp 4 juta,- jika dikalikan 300.000 maka berapa banyak perputaran uang yang terhenti. Oleh sebab itu agar perputaran ekonomi tetap berjalan salah satunya melalui industri pariwisata, minimal 1 wisman membawa uang Rp 5 juta,-,” katanya.
Ia menyebutkan target pertumbuhan ekonomi Batam tahun ini sekitar 6 %, angka itu bisa tercapai jika Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam sehati dan menomor satu kan kepentingan rakyat.
Ia menyebutkan sumber pendapat hingga hari ini dari pajak dan restribusi, maka untuk itu OPD dan DPRD berupaya bagaimana caranya orang dapat berusaha dengan berdagang dan untuk itu dari tahun 2016 industri pariwisata dibangun agar dapat membuat wira usaha/berdagang bagi masyarakat.
Kunjungan Wisman, katanya, cukup signifikan di tahun 2018 kurang lebih 2.887.224 orang yang datang ke Batam, jika dibandingkan pada tahun 2017 hanya sekita 1.500.000. Pertumbuhan ekonomi kota Batam bisa berubah dari 1,8 % menjadi 4,58%
“Kalau dari sektor industri masih belum bisa kita handalkan masih berjalan ditempat, karena adanya permasalahan minyak dunia yang belum terselesaikan, dan berimbas pada 300.000 ribu pekerja yang di rumahkan dari sektor Industri baik galangan kapal dan lain sebagainya,” katanya.
Dari 300.000 orang itu, katanya, jika 1 orang berpenghasilan Rp 4 juta,- jika dikalikan 300.000 maka berapa banyak perputaran uang yang terhenti. Oleh sebab itu agar perputaran ekonomi tetap berjalan salah satunya melalui industri pariwisata, minimal 1 wisman membawa uang Rp 5 juta,-,” katanya.
Ia menyebutkan target pertumbuhan ekonomi Batam tahun ini sekitar 6 %, angka itu bisa tercapai jika Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam sehati dan menomor satu kan kepentingan rakyat.
(AP)
