BIG Bersama BP Batam Gelar Rakor Bahas Kebijakan Satu Peta Melalui JIGN
Selasa, 04 Desember 2018
BATAM. Infokepri.com – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan satu peta bertujuan untuk mewujudkan peta tematik seluruh wilayah Indonesia yang akurat dan akuntabel, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian konflik tumpang tindih kedepannya, produk kebijakan Satu Peta agar dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan.
“Informasi geospasial di kota Batam sangat penting dan diperlukan dalam mendukung pembangunan Batam terkait Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta Transformasi Data Spasial Dasar ke dalam Sistem Referensi Geospasial Nasional dalam rangka Penyelengaraan Informasi Geospasial,” kata Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof DR Hasanuddin Zainal Abidin M.Sc. Eng saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama BP Batam dan institusi-institusi pemerintah dan non pemerintah, di Hotel Haris Batam Centre, Senin (3/12/2018) siang.
Ia menyebutkan untuk membangun sebuah kota dibutuhkan peta dengan skala lebih rinci, untuk rencana detail tata ruangnya juga membutuhkan skala 1 :5.000.
Sistem pemerintahan berbasis elektronik, katanya, salah satu pilarnya adalah kebijakan Satu Peta, sehingga Pemerintah Pusat saat ini mendorong untuk setiap daerah harus memiliki peta berskala besar.
“ Batam saat ini belum memiliki peta berskala besar diharapkan agar BP Batam bisa menjadi stakeholder kebijakan Satu Peta dan bisa ikut satu simpul jaringan Geospasial, peta dasar ini sangat penting untuk mendukung pembangunan Batam kedepannya,” katanya.
Peluncuran kebijakan Satu Peta telah dilaksanakan pada Agustus 2018, tujuannya untuk meresmikan berbagi data produk Kebijakan Satu Peta melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) agar dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam peningkatan kepastian investasi, pengembangan ekonomi wilayah, serta peningkatan daya saing kawasan menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera
Mamfaat Satu Peta itu adalah :
- Menyelesaikan konflik tumpang tindih yang telah terjadi dan mencegah konflik pemanfaatan ruang kedepannya
- Meningkatkan akurasi perizinan pemanfaatan lahan
- Memberikan kepastian investasi dan mencegah penyalahgunaan kekayaan alam
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah di lingkungan pemerintah dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang nasional
- Meningkatkan kualitas pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang komprehensif.
Sementara itu, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo melalui Anggota II Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam, Yusmar Anggadinata mengatakan BP Batam sangat mendukung adanya kebijakan Satu Peta, untuk memperlancar pembangunan Batam supaya lebih mengintegrasi dengan adanya kerjasama sinergitas data geospasial antara pemerintah maupun non pemerintah.
“Adanya kebijakan Satu Peta itu akan mengatasi permasalahan terkait pemanfaatan lahan seperti konflik pembangunan infrastruktur daerah, tumpang tindih lahan, dan mencegah terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang," katanya.
BP Batam, lanjutnya, selalu berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak khususnya BIG dalam rangka mendukung kebijakan Satu Peta nasional dengan memanfaatkan infrastruktur di pusat teknologi informasi BP Batam.
“Untuk meningkatkan pelayanan Geospasial di Batam, BP Batam telah membuat aplikasi layanan Geospasial yakni aplikasi web GIS (Geographical Information system) dan Aplikasi GIS BP Batam berbasis android yang dapat di unduh di play store android,” katanya. (Pay)
