Seluruh Kepala Desa Se Kabupaten Labusel Mengikuti Acara Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
Rabu, 31 Oktober 2018
LABUSEL, Infokepri.com - Seluruh Kepala Desa se-kabupaten Labuhanbatu Selatan mengikuti acara koordinasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Acara ini dibuka oleh Bupati Labuhanbatu Selatan, Rabu (31/10/2018) di pendopo rumah dinas bupati.
Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Kajari Labuhanbatu Selatan, Joko Wibisono, SH, MH dengan materi Mengawal dan Mengamankan Implementasi Dana Desa, Wakapolres Labuhanbatu Kompol Anggoro Wicaksono, SH, SIK, MH dengan materi Peranan Polri dalam Pendampingan Pembangunan, Kepala BPKAD Labuhanbatu Selatan Ahmad Zein Nasution, SAP dengan materi Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Desa, dan Kadis PMD Ahmad Syukri Siregar, SSTP, MAP Labuhanbatu Selatan dengan materi Revolusi Mental dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wabup Drs. Kholil Jufri, MM, unsur Muspida, Sekda Zulkifli, SIP, MM, Inspektur Kabupaten Sarbaini Harahap, SH, MAP, Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ny. Hj. Hasnah Wildan Aswan Tanjung, Camat dan Kapolsek se-kabupaten Labuhanbatu Selatan, para kepala desa se-kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dalam sambutannya mengatakan pemberian dana desa dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sekaligus wujud dari implementasi Nawacita.
“Untuk itu, setiap rupiah dari dana desa tersebut harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu memberikan output dan outcome yang berkelanjutan”, katanya
Ia menyebutkan acara koordinasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa sebagai perwujudan program ketiga nawacita presiden RI serta rekonstruksi spirit revolusi mental dalam pemberdayaan desa,.
Lebih lanjut disebutkannya pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak kepada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun akan menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif , efisien dan akuntabel sehingga tujuan pemerintah melalui pengelolaan dana desa dapat terwujud sesuai Nawacita Presiden RI.
H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM menjelaskan perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dana desa oleh semua pihak baik dari internal pemerintah yaitu melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan eksternal pemerintah yaitu kepolisian dan kejaksaan.
H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM juga berharap agar dana desa benar-benar diawasi dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi pembangunan dan mendorong kemandirian.
Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dalam sambutannya mengatakan pemberian dana desa dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sekaligus wujud dari implementasi Nawacita.
“Untuk itu, setiap rupiah dari dana desa tersebut harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu memberikan output dan outcome yang berkelanjutan”, katanya
Ia menyebutkan acara koordinasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa sebagai perwujudan program ketiga nawacita presiden RI serta rekonstruksi spirit revolusi mental dalam pemberdayaan desa,.
Lebih lanjut disebutkannya pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak kepada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun akan menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif , efisien dan akuntabel sehingga tujuan pemerintah melalui pengelolaan dana desa dapat terwujud sesuai Nawacita Presiden RI.
H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM menjelaskan perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dana desa oleh semua pihak baik dari internal pemerintah yaitu melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan eksternal pemerintah yaitu kepolisian dan kejaksaan.
H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM juga berharap agar dana desa benar-benar diawasi dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi pembangunan dan mendorong kemandirian.
“Mari jadikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan kita dalam mengelola dana desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di kabupaten Labuhanbatu Selatan yang kita cintai ini,” ajak H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM. (Jan)
