BPJS Kesehatan Indonesia Mendapat Penghargaan dari ASSA

BATAM, Infokepri.com - BPJS Kesehatan Indonesia mendapat penghargaan dari Asosiasi Jaminan Sosial ASEAN/ASEAN Social Security Association (ASSA). Kamis, (20/09/2018) 

Penghargaan itu diberikan dalam pertemuan ASSA ke-35 di Vietnam (19/9/2018), untuk kategori Good Governance for the Open Platform Regulation Implementation: Clear Cut Presidential Instruction Monitoring. 

Penghargaan itu diberikan kepada BPJS Kesehatan karena sebagai organisasi yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 

Secara proaktif menginisiasi untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Chairman ASSA Suradej Waleeittikul kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, di Nha Trang, Khank Hoa, Vietnam. 

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan, dalam implementasi Program JKN-KIS, Presiden Republik Indonesia. Memberikan perhatian khusus melalui diterbitkannya Inpres No 8 Tahun 2017, yang memerintahkan 11 lembaga pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan program yang lahir sejak 1 Januari 2014 ini. 

“Kami menginisiasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui monitoring dashboard yang sudah ada di Kantor Staf Kepresidenan," terangnya. 

Lanjut, Fachmi Idris mengqtakan, Dalam dashboard tersebut kita bisa lihat sejauh mana 11 lembaga pemerintah melaksanakan Inpres ini. 

Dashboard ini telah terbukti secara signifikan memberikan dampak khususnya dalam meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dan cakupan kepesertaannya. 

Dan dalam dashboard tersebut, 11 lembaga akan menyusun rencana aksi dan menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala.

 "Laporan tersebut dilengkapi dengan data pendukung sebagai lampiran, secara online, yang akan menjadi bahan verifikasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI dalam menetapkan hasil penilaian," pungkasnya. 

11 pimpinan lembaga negara, terdiri dari; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri. Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

(R/AP)